Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta: Saya Belum Diminta untuk Maju sebagai Ketua DPD

Kompas.com - 03/03/2017, 12:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menampik kabar bahwa dirinya akan mencalonkan diri dalam pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hal itu disampaikan Oesman untuk menanggapi pernyataan dari beberapa anggota DPD yang menyatakan Oesman merupakan salah satu calon kuat ketua DPD.

"Wah, saya belum sampai ke situ, itu nantilah, Saya belum diminta untuk itu, sekarang kita fokus mendukung pemerintah menyukseskan realisasi investasi Arab Saudi di sini," kata Oesman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Namun, Oesman menilai wajar dukungan yang muncul dari beberapa anggota DPD yang telah bergabung ke Hanura. Meskipun demikian, ia menegaskan belum berpikir untuk maju sebagai ketua DPD. Bagi Oesman, dukungan tersebut sah saja disampaikan sebagai sebuah aspirasi politik.

"Kalau soal dukungan ya sah-sah saja," lanjut Oesman.

Mengutip harian Kompas, pada akhir Maret 2017, DPD akan kembali memilih pimpinan DPD, yang terdiri atas ketua dan dua wakil ketua DPD.

Hal ini menyusul berlakunya aturan baru masa jabatan pimpinan DPD di tata tertib DPD. Aturan menyebutkan, masa jabatan pimpinan 2 tahun 6 bulan terhitung sejak periode Oktober 2014 hingga Maret 2017 dan periode April 2017 hingga September 2019.

Anggota DPD dari Riau, Djasarmen Purba, membenarkan bahwa Oesman muncul sebagai calon kuat pimpinan DPD, bahkan ketua DPD.

"Anggota DPD yang menjadi bagian dari tim suksesnya sudah intens mendekati anggota DPD lain untuk menyosialisasikan Oesman. Mereka juga menyebut Oesman menginginkan posisi ketua, tidak hanya pimpinan DPD," katanya.

Dia tak membantah bahwa yang menjadi tim sukses Oesman adalah anggota DPD yang baru-baru ini bergabung dengan Hanura.

Sebelumnya, ada 70 anggota DPD masuk Hanura, 27 orang di antaranya masuk jajaran pengurus. Saat ini, DPD memiliki total 132 anggota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com