Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Sebagian Anggota Pansus Pemilu yang Berangkat ke Jerman dan Meksiko

Kompas.com - 03/03/2017, 10:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dikritik. Beberapa pihak menilai tak ada urgensi dari kunjungan tersebut dan sistem kepemiluan negara lain bisa dipelajari tanpa harus kunjungan kerja.

Waktu pembahasan juga dinilai mepet karena ditargetkan rampung April 2017 atau awal Mei 2017.

Terkait kritikan tersebut, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto menyebutkan bahwa tak semua anggota Pansus melaksanakan kunker tersebut, tetapi hanya pimpinan dan sejumlah anggota.

Namun, Yandri tak bisa memastikan jumlah anggota yang ikut. Adapun jumlah total anggota Pansus adalah 30 orang.

"Ada juga yang enggak berangkat. Belum ada konfirmasi terakhir," ucap Yandri di Kompleks Parlemen, Kamis (2/3/2017).

(Baca: Ini Alasan Pansus Pemilu Studi Banding ke Jerman dan Meksiko)

Yandri menganggap munculnya kritikan dari sejumlah pihak adalah hal biasa. Kritik dianggap menjadi pemacu agar Pansus bekerja dengan serius menjalankan amanah untuk belajar mengenai pemilu dari negeri orang.

Namun, ia menegaskan bahwa kunker luar negeri tersebut perlu dilakukan karena ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari tanpa peninjauan secara langsung.

"Kita nonton bola di TV sama nonton bola di lapangan pasti beda. Semangatnya, kontaknya, pasti beda," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Yandri memastikan pihaknya akan fokus mendalami soal poin-poin tertentu dari Jerman dan Meksiko. Misalnya, terkait badan peradilan khusus pemilu, pbiayaan, pilkada serentak, dan pemungutan suara elektronik (e-voting).

(Baca: Ke Meksiko dan Jerman, Ini yang Bakal Dipelajari Pansus RUU Pemilu)

"Kami enggak akan ke mana-mana. Kami serius untuk itu," kata dia.

Pimpinan DPR RI akhirnya mengizinkan Pansus Pemilu untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto sempat mengevaluasi rencana Pansus tersebut. Pasalnya, waktu pembahasan RUU Pemilu sangat sedikit sehingga dibutuhkan anggota Pansus yang tetap di dalam negeri untuk membahas RUU tersebut.

Adapun kunker tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada 11 Maret mendatang dan pada 16 Maret Pansus sudah tiba kembali di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com