JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 28.000 personel gabungan TNI/Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi 212 yang berlangsung di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Iriawan mengatakan, personel gabungan tak hanya ditempatkan untuk mengamankan Kompleks Parlemen, tetapi juga di sejumlah titik yang dianggap rawan.
Namun, ia enggan menyebutkan lokasi-lokasi tersebut.
"Di sini, di dalam (Kompleks Parlemen) saja sekitar 9.000-an. Belum lagi di luar. Keseluruhan hampir 28.000 dibantu oleh TNI," ujar Iriawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
"Ada tempat-tempat lain yang kami jaga. Memungkinkan kalau terjadi sesuatu maka personel sudah ditempatkan di lokasi strategis sesuai dengan yang kami plotting," lanjut dia.
Sementara itu, untuk pengamanan sidang Ahok, tak ada penambahan personel.
Personel yang diturunkan untuk mengamankan sidang sesuai dengan jumlah personel yang diturunkan pada sidang-sidang sebelumnya.
"Itu sudah sesuai SOP. Jadi mau kecil massa yang ada di sana baik pro dan kontra tetap segitu karena kami sudah hampir 10-11 kali sidang jadi sudah mengerti betul," kata mantan Kapolda Jawa Barat itu.
"Tentunya ini yang kami inginkan massa tertib," ujar dia.
Adapun tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut yakni, pertama, meminta MPR/DPR melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penonaktifan Ahok.
Ahok dinilai tak pantas menjabat Gubernur DKI dengan status sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama.
Tuntutan lainnya, meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa. Massa juga meminta aparat menahan Ahok.