Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Semuanya Diarahkan ke Istana, apalagi Presiden..."

Kompas.com - 15/02/2017, 13:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak melulu mengaitkan segala persoalan dengan Presiden Joko Widodo.

"Jangan semuanya diarahkan ke Istana, atau apalagi ke Presiden," ujar Pratikno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Pratikno mencatat, sudah tiga kali Ketua Umum Partai Demokrat itu menyerang Istana atau Presiden.

Pertama, soal pemberian grasi Antasari sendiri.

SBY menyebut grasi Antasari bermuatan politis dan merupakan cara penguasa saat ini untuk mendiskreditkan dirinya.

(Baca: SBY Tuding Grasi Antasari Bermotif Politis, Apa Kata Jokowi?)

Kedua, pernyataan pengacara Basuki Tjahaja Purnama di persidangan soal bukti percakapan SBY dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin.

SBY menuding bukti yang dimaksud adalah transkrip percakapan hasil sadapan.

SBY mengatakan, tindakan penyadapan seharusnya hanya dilakukan oleh penegak hukum.

Oleh sebab itu, jika hal itu benar, maka "bola panas" ada di tangan Presiden Jokowi, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Ketiga, soal demonstrasi di kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

(Baca: SBY Tuding Grasi Antasari Politis, Ini Komentar Istana)

Pihak SBY menuding mahasiswa yang menumpang 10 bus itu datang atas suruhan pihak Istana.

Pratikno menegaskan, sebaiknya SBY berhenti mengaitkan segala sesuatu yang terjadi dengan Istana dan Presiden Jokowi.

"Terus terang, kayak pernyataan pengacara Ahok di pengadilan, itu enggak usah dihubung-hubungkan dengan Presiden. Apalagi yang soal demonstrasi, kenapa dihubungkan ke Presiden?" ujar Pratikno.

"Intinya, kita kembalikan ke proporsinya. Jangan semuanya itu diarahkan ke Istana atau apalagi ke Presiden," kata dia.

Kompas TV Menanggapi pernyataan Antasari Azhar, tim kuasa hukum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melaporkan Mantan Ketua KPK tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, dengan membawa sejumlah barang bukti berupa pernyataan Antasari Azhar di sejumlah media online.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com