Polri Waspadai Upaya Intimidasi dan Kampanye Hitam Saat Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta seluruh jajarannya dan pihak penyelenggara pilkada untuk mengawasi potensi kerawanan, seperti intimidasi dan kampanye hitam, jelang pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

Tito menuturkan, Polri telah menerima informasi adanya aksi intimidasi dalam bentuk pemaksaan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta.

"Hari ini saya minta pada Kapolda, Pangdam, Panwaslu dan KPU, supaya mereka mengeluarkan statement mewaspadai potensi kerawanan," ujar Tito saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

"Contoh, kami dapat info pada 15 Februari akan ada massa yang mengajak ramai-ramai mencoblos paslon tertentu dari tempat ibadah," kata dia.

Tito menuturkan, segala bentuk pemaksaan atau pesan intimidasi merupakan pelanggaran hukum. Kepolisian tidak akan segan menindak siapa pun yang melakukan hal tersebut.

Menurut Tito, kepolisian akan memperkuat penjagaan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencegah adanya intimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Hal tersebut untuk menjamin pemilih bisa bebas menentukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa intimidasi.

"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Metro Jaya untuk perkuat pengamanan TPS dan melakukan tindakan tegas bila ada pelanggaran hukum. Kami ingin agar demokrasi ini dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia," kata Tito.

(Baca juga: Kapolri Berharap Pilkada Tak Sampai Merusak Keutuhan Bangsa)

Selain itu, terkait adanya kampanye hitam, Tito memastikan polisi bersama Panwaslu, akan melakukan penelusuran dan penegakan hukum.

Di sisi lain dia juga meminta masyarakat tidak mudah memercayai segala informasi yang beredar tanpa adanya verifikasi. Menurut dia, intensitas penyebaran berita hoax dan fitnah semakin meningkat jelang masa pencoblosan.

"Masyarakat jangan mudah untuk mencerna apa yang ada di media. Tolong lihat betul, klarifikasi, tabayyun, dari sumber-sumber lain benar atau tidak. Tapi prinsipnya sekali lagi, kita kembalikan untuk pihak paslon yang sekarang berkompetisi, silakan berkompetisi secara sehat," ucap Tito.

(Baca juga: Kapolri Akui Terjadi Polarisasi di Masyarakat Jelang Pilkada)

Sementara dari segi pengamanan, kata Tito, jumlah personel Polri yang akan dikerahkan mencapai 430.000 orang di 101 daerah.

Fokus pengamanan ditujukan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti Jakarta, Papua Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Banten.