Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Minta Masalah TKI Ilegal ke Malaysia Segera Diselesaikan

Kompas.com - 08/02/2017, 18:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Fahri Hamzah, mengimbau agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan pengiriman TKI ilegal ke Malaysia dengan berbagai modus.

Menurut Fahri, Malaysia hingga saat ini masih banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia di saat pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru.

"Harus segera diselesaikan dong permasalahan ini. Jangan ada moratorium," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

"Karena kalau dimoratorium toh mereka tetap bisa pergi dengan identitas ilegal, dan Malaysia juga punya pasar untuk tenaga kerja ilegal," ujarnya.

Jika tidak segera diselesaikan, Fahri menilai nantinya banyak masyarakat yang khawatir mendaftar untuk bekerja di Malaysia karena takut dikirim secara ilegal. Padahal, masyarakat kini tengah kesulitan mendapat pekerjaan di dalam negeri.

(Baca juga: BNP2TKI dan KPK Telusuri Celah Penyelundupan TKI Ilegal)

Ia memahami saat ini pemerintah dan DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga, pengaturan pengiriman TKI ke luar negeri juga masih didalami.

Namun, menurut Fahri, semestinya Presiden peka dengan kondisi tersebut. Sehingga Presiden bisa mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) untuk membenahi mekanisme pengiriman TKI agar tak lagi secara ilegal.

Dengan demikian, masyarakat juga tak perlu risau mendaftar untuk bekerja ke Malaysia karena semua pengiriman ke sana berlangsung legal.

"Orang kerja ke luar negeri itu kan terpaksa, karena di sini enggak ada kerjaan. Selesaikan dong permasalahannya agar tak ada lagi pengiriman TKI ilegal," kata Fahri.

Kompas TV Jalan Gelap TKI Ilegal - Berkas Kompas Episode 241 Bagian 3
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com