JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay Partoanan menilai pemerintah belum serius mendata tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri.
Hal itu, kata Saleh, terlihat saat dirinya menanyakan jumlah TKI di Malaysia kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid.
"Masa saya tanya ke Pak Nusron jumlah TKI di Malaysia berapa, Pak Nusron jawabnya sekitar atau kurang lebih 750.000. Masa jumlah manusia sekitar, itu belum saya tanya berapa yang legal dan berapa yang ilegal," kata Saleh saat rapat bersama Tim Pengawas (Timwas) TKI dari DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
"Masa nanti saya tanya ke Pak Dede Yusuf anak cucunya berapa jawabannya sekitar tiga atau sekitar lima, kan enggak bisa begitu," ujar Saleh.
Menurut Saleh, hal itu juga menunjukkan pemerintah tidak serius dalam mendata manusia Indonesia. Padahal, kata Saleh, pemerintah sangat bersemangat jika menagih pajak dari setiap warga negaranya.
"Giliran menagih bayaran ke warga negaranya sangat bersemangat. Yang tidak terdata mati-matian didata. Giliran mendata warga negaranya sendiri tidak serius. Kan tidak bisa seperti itu," tutur Saleh.