Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kali Dilaporkan ke MKD karena Kicauan "Babu", Ini Kata Fahri

Kompas.com - 30/01/2017, 19:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi dua laporan dugaan pelanggaran etik terhadapnya yang dilayangkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Fahri dilaporkan karena kicauannya di akun Twitter @Fahrihamzah yang menyebut pekerja Indonesia di luar negeri sebagai babu.

Fahri mempersilakan siapa pun untuk melaporkannya ke MKD sebagai wadah bagi warga untuk mengawasi anggota DPR yang mereka pilih.

"Hal itu telah disiapkan mekanismenya melalui MKD sebagai peradilan etika di dalam DPR. Jadi itu resmi dan merupakan hak warga," kata Fahri melalui pesan singkat, Senin (30/1/2017).

Adapun mengenai ungkapan para buruh migran yang mengatakan belum merasakan kontribusi Fahri dalam melindungi TKI, Fahri mengaku dapat memahaminya.

Hal itu dikarenakan keadaan TKI masih belum layak. Misalnya, masih banyak pengiriman TKI yang melalui jalur ilegal.

"Bahkan sudah menjadi perdagangan manusia," kata dia.

Para perwakilan buruh migran yang melaporkannya ke MKD juga menuntut revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Mereka menilai, Fahri sebagai Ketua Tim Pengawas TKI seharusnya bisa mempercepat proses revisi UU TKI. Padahal, revisi tersebut telah diajukan sejak 2010.

Fahri enggan berkomentar banyak terkait hal itu. Menurut dia, bola ada pada pemerintah. Setiap ada revisi permintaan rakyat, kata Fahri, DPR justru selalu terdepan yang mengusulkan.

"Anda bisa tanya Dede Yusuf (Ketua Komisi IX DPR) siapa yang menghambat revisi UU. Akan ketahuan," ujar Fahri.

"Kita harus selalu pendekatan perbaikan sistem. Maka UU sudah masuk prioritas tahun ini dan berharap pemerintah segera ikut membahas," kata dia.

Pada Selasa (24/1/2017) lalu, Fahri mengeluarkan kicauan yang memancing kritik dan protes dari banyak pihak.

"Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela..." begitu bunyi kicauan.

Fahri yang telah menghapus kicauannya itu, mengaku tak bermaksud menyingung perasaan siapapun. Fahri menjelaskan, kicauannya sebetulnya tak berdiri sendiri melainkan tengah fokus mengkritik pemerintah atas situasi dan kondisi terkini.

(Baca juga: Fahri Hamzah Hapus Kicauan soal TKI di Twitter, Ini Alasannya)

Halaman:


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com