Ketua MPR Sayangkan Kebijakan Trump soal Anti-imigran

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyayangkan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang dinilai anti-imigran.

Menurut Zulkifli, kebijakan itu berbeda dari janji kampanye Trump yang menjunjung kesetaraan dan demokrasi.

"Mereka malah mengingkari apa yang dikampanyekan kepada kita soal hak-hak asasi, kebebasan, demokrasi, persamaan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Selama ini, kata Zulkifli, banyak nilai demokrasi dan kemanusiaan yang disampaikan oleh para petinggi negara Amerika Serikat, yang diikuti oleh negara-negara lain di dunia.

Ia pun menyayangkan langkah Trump yang seolah bertentangan dengan nilai demokrasi dan kemanusiaan tersebut.

"Tapi, itu haknya mereka," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dampak dari kebijakan Trump itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui semua perwakilan di AS meminta WNI di Negeri Paman Sam untuk tetap tenang.

(Baca: Kebijakan Trump Membuat Kemenlu Keluarkan Imbauan bagi WNI di AS)

Kemenlu meminta WNI tetap menghormati hukum setempat dan ikut berkontribusi menjaga ketertiban umum di lingkungan masing-masing.

Menlu Retno Marsudi juga menginstruksikan semua perwakilan di AS mengaktifkan layanan hotline selama 24 jam penuh.

"Pemerintah Indonesia melalui perwakilan RI di seluruh AS terus mengamati perkembangan yang terjadi dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI," ujar Direktur Jenderal Perlindungan WNI/Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu, M Iqbal.

(Baca juga: Jokowi Tegaskan Indonesia Tak Terdampak Kebijakan Donald Trump)