Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rwanda Ingin Buka Kedutaan Besar di Indonesia

Kompas.com - 12/01/2017, 14:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rwanda ingin membuka kedutaan besar di Indonesia. Hal itu tdisampaikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Designate Non Resident Rwanda, Guillaume Kavaruganda kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu di Istana Merdeka, Kamis (12/1/2017).

"Betul, (Dubes) Rwanda menyampaikan (ke Presiden Jokowi) untuk membuka Kedutaan Besar di Indonesia," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan.

Menlu Retno belum bisa memastikan apakah pemerintah bakal memenuhi permintaan itu. Meski demikian, Retno mengakui bahwa transaksi perdagangan komoditas Indonesia ke Rwanda tahun 2016 mengalami lonjakan 12 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Penduduknya memang tidak begitu besar, hanya 12 juta orang. Tapi trend perdagangannya sangan menjanjikan. Tahun 2016 itu naik 12 kali lipat," ujar Retno.

Oleh sebab itu, Retno memastikan bahwa hubungan dengan Rwanda akan diperkuat. Kehadiran Dubes Guillaume Kavaruganda di Istana itu dalam rangka penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Designate Non-resident kepada Presiden Jokowi.

Selain Rwanda, sejumlah Dubes juga mengikuti acara yang sama, antara lain Dubes LBBP Designate Resident Republik Prancis Jean Charles Berthonnet, Dubes LBBP Designate Resident Kerajaan Maroko Benabdellah Ouadia dan Dubes LBBP Designate Resident Amerika Serikat Joseph R. Donnovan.

Para dubes tersebut diketahui baru saja dilantik di negara masing-masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com