Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/01/2017, 13:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Arab Saudi tak menerima permintaan Indonesia agar dapat menggunakan sisa kuota haji dari negara lain.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Natsir mengatakan, pemakaian sisa kuota haji negara lain menjadi salah satu opsi yang diminta Indonesia saat berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi.

Jika Pemerintah Arab Saudi mengizinkan, maka Indonesia akan menggunakan kuota haji dari negara yang tak terpakai, seperti dari Filipina.

Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah melobi Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait hal ini.

 

(Baca: Jokowi Pastikan Duterte Setuju Sisa Kuota Haji Filipina untuk Indonesia)

Menurut Jokowi, Duterte menyetujui kuota haji yang tidak terpakai di Filipina bisa dialihkan untuk jemaah di Indonesia.

"Ini merupakan opsi yang kita berikan ke Pemerintah Arab Saudi untuk bisa membantu kita meningkatkan kuota haji kita kembali," ucap Armanatha di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Namun, permintaan untuk menggunakan kuota haji negara lain tidak bisa dipenuhi oleh Arab Saudi.

(Baca: Jokowi: Kuota Haji 2017 Naik 52.200 Orang)

Sebab, selama ini tidak pernah ada suatu mekanisme pengalihan kuota haji antarnegara.

Arab Saudi hanya memutuskan untuk mengembalikan kuota haji Indonesia. Sejak 2013, kuota haji Indonesia dan negara lain dipotong 20 persen karena renovasi Masjidil Haram.

Namun, untuk tahun ini, kuota haji untuk Indonesia kembali normal, dari semula 168.800 anggota jemaah menjadi 211.000 anggota jemaah.

Selain pengembalian kuota, Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui penambahan kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 anggota jemaah.

"Jadi, opsi yang tadi kita tawarkan, mereka tidak lakukan. Itu hak mereka. Mereka menyampaikan, itu (pengalihan kuota) akan rumit," kata dia.

Kompas TV Jokowi: Kuota Haji Indonesia 2017 Naik 52.200 Orang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com