Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hal yang Mesti Disiapkan Pemerintah Seiring Bertambahnya Kuota Haji RI

Kompas.com - 12/01/2017, 12:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong meminta pemerintah menyiapkan secara maksimal penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Ali, seluruh aspek mesti menjadi fokus perhatian pemerintah. 

Taher menanggapi bertambahnya kuota haji Indonesia untuk tahun ini. Untuk diketahui, selama 2013, kuota haji Indonesia dan negara lainnya dikurangi 20 persen seiring perluasan fasilitas Masjidil Haram. 

 

Ali mengatakan, persoalan imigrasi menjadi salah satu poin yang harus jadi sorotan pemerintah. Dengan penambahan kuota, Ali memprediksi bakal ada peningkatan jumlah kloter hingga 90 kloter.

(Baca: Jokowi: Kuota Haji 2017 Naik 52.200 Orang)

"Saya minta visa enam bulan sebelum berangkat sudah beres. Kemudian paspor juga harus beres," ujar Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang mendampingi jemaah haji di dalam pesawat selama penerbangan. Ali menuturkan, selama ini hanya tersedia satu dokter di setiap pesawat.

Seorang dokter itu harus menangani 300 hingga 425 orang. Jumlah tersebut dinilai masih sangatkurang.

Selain dokter, menurut Ali, yang juga mesti ditambah adalah tenaga TNI dan Polri.

(Baca: Penambahan Kuota Haji Harus Disertai Kesiapan Ekstra Pemerintah)

"TNI dan Polri kita cuma punya 70 orang tahun ini, kita ingin tambah lagi. Karena di lapangan mereka lebih siap dari yang lain, dalam rangka menangani persoalan haji terutama dalam kaitan dengan orang nyasar dan hilang rata-rata 10 sampai 20 orang per jam," ujar Politisi PAN itu.

Selain itu, juga berkaitan dengan penetapan harga kursi untuk keberangkatan jemaah haji. "Tahun lalu sekitar 34.800 dollar AS. Kalau memberlakukan visa, berapa visanya," ucap Ali.

Hal lainnya, berkaitan dengan prioritas jamaah haji yang dianggap sudah berumur. Ali mengatakan pihaknya ingin agar jemaah haji berusia 60 tahun ke atas didahulukan atas alasan kesehatan.

"Ini kan bukan untuk gratifikasi dan sebagainya tapi mendahulukan yang sudah uzur. Karena kalau tidak begitu kita akan mengalami problem dari sisi kesehatan," tuturnya.

Selama empat tahun, sejak 2013, kuota haji Indonesia ada di kisaran 168.000 orang. Usai renovasi Masjidil Haram tuntas, Arab Saudi mengembalikan kuota haji. 

(Baca: Kuota Tambahan Haji Sebaiknya Prioritaskan Jemaah Tua)

Selain pengembalian kuota sebesar 211.000 jemaah, Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota bagi Indonesia dan memutuskan tambahan 10.000. Artinya kuota haji Indonesia untuk tahun ini sejumlah 221.000 jemaah. 

Kompas TV Jokowi: Kuota Haji Indonesia 2017 Naik 52.200 Orang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com