Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan soal "Hoax"Tinggi, Polri Ingin "Upgrade" Unit "Cyber Crime"

Kompas.com - 05/01/2017, 16:46 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, pada 2016 jumlah laporan terkait penyebaran informasi di media sosial cukup tinggi.

Dari sekitar 2.700 laporan, sebagian besar di antaranya adalah penyebaran informasi hoax.

Sementara itu, sumber daya manusia di kepolisian masih minim, belum dapat menangani kasus secara keseluruhan.

"Kami kesulitan melakukan analisis, personel terbatas dibanding jumlah laporan," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Kasus ini menyita waktu cukup banyak bagi penyidik untuk melakukan kajian analisis. Dari sekian banyak laporan, baru 40 persen di antaranya yang ditangani.

Oleh karena itu, kata Martinus, Polri harus "meng-upgrade" unit cyber crime di Bareskrim Polri agar penanganan kasus mengenai informasi hoax ini lebih maksimal.

"Kami ingin membesarkan unit cyber crime sehingga memuat personel banyak dan punya peralatan yang canggih untuk menyelidiki," kata Martinus.

Di samping upaya penindakan, upaya pencegahan untuk menekan penyebaran informasi bohong juga dilakukan. Salah satu caranya yakni dengan menggandeng komunitas yang punya kepedulian dengan hal ini.

Terlebih lagi, pemerintah belakangan gencar menyuarakan gerakan anti-hoax dan berencana membentuk Badan Siber Nasional.

"Kami harap komunitas anti-hoax terus berkembang dan dapatkan satu pandangan dalam medsos pemandangan yang indah, santun, baik, membangun masyarakat kita. Tidak dengan menyiarkan berita bohong atau hoax," kata Martinus.

Kompas TV Informasi "Hoax" Ancam Indonesia, 11 Situs Diblokir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com