Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membantah "Hoax", Menyelamatkan Bangsa

Kompas.com - 03/01/2017, 15:57 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

Informasi palsu atau hoax menjadi salah materi yang belakangan ini banyak dibicarakan. Terkait hal itu, komunitas Masyarakat Indonesia Anti "Hoax", Desember lalu, menampilkan sisi lain di balik pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016 yang dimenangi Donald Trump.

Video berdurasi satu menit yang menyarikan berbagai informasi dari beberapa media arus utama menyingkap bagaimana bisnis berita hoax mampu menghasilkan keuntungan yang amat besar. Dalam film itu ditampilkan sosok Victor, remaja asal Makedonia yang menjadi editor situs berita hoax. Ia membuat hoax yang menguntungkan Donald Trump. "Saya lakukan ini, demi uang dan hiburan," kata Victor.

Di negara asal Victor, yaitu Makedonia yang ada di benua Eropa, terdapat sekitar 140 situs berita palsu soal Trump. Jejaring berita hoax itu lalu disebarkan di media sosial dan dibaca jutaan orang di Amerika.

Di bagian akhir sesi itu, ada pertanyaan menggelitik, "Bagaimana dengan Indonesia?"

Sineas Nia Dinata pun tak habis pikir. Mengapa hoax juga mudah menyebar di Indonesia?

Sistem pulsa

Belajar dari anaknya yang sekolah di Amerika Serikat, Nia mendapat pemahaman bahwa penyebaran hoax di Indonesia begitu cepat karena sistem pembelian pulsa telepon seluler untuk koneksi data umumnya menggunakan sistem prabayar. Hal ini membuat sebagian orang Indonesia enggan memverifikasi ulang dengan membuka link situs informasi yang diterima karena takut pulsanya habis.

Para pelanggan layanan seluler pascabayar relatif masih mau mengecek silang kebenaran informasi yang diterima sepanjang dari media yang kredibel.

"Ditambah lagi, ada semacam kebanggaan. Kita seakan keren, kalau bisa menjadi orang pertama yang menyebarkan informasi di grup media sosial. Jadi, seakan kita dihadapkan pilihan. Untuk menjadi keren, apakah kita melakukan cek informasi dulu? Atau langsung menyebarkan informasinya begitu saja?" tanya Nia.

Hidup pada zaman informasi serba cepat, manusia memang seperti hidup di dalam gelembung. Nia mencontohkan, hampir sebulan belakangan dia ingin mengetahui tagar "kebencian" yang terhadap kelompok tertentu di Indonesia. Nia juga pernah mencari tahu tentang "kawin muda" dengan berselancar di internet.

Ternyata, kata Nia, dunia maya langsung merekam pencarian itu sehingga keesokan harinya setiap kali dia menggunakan internet, terus bermunculan berbagai informasi tentang kebencian ataupun kawin muda.

Aktivis sosial, Anita Wahid, mengingatkan, kemajuan teknologi turut mengikis rasa saling menghormati. Sekitar 30-40 tahun lalu, para orang tua tidak menunjukkan tentang kebenaran dirinya sendiri. Mereka hidup sebagai anggota masyarakat yang menginginkan hidup rukun, guyub, damai, dan saling menghormati, serta peduli untuk kemajuan bersama.

"Lima tahun terakhir, bahkan beberapa bulan terakhir, terjadi pergeseran dalam tata cara hidup berbangsa kita. Sekarang ini, kita gampang banget berada dalam dikotomi kubu saya dan dia. Kita mau ke mana membawa bangsa ini?" kata Anita.

Perlawanan

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengemukakan, dikotomi yang berujung pada perilaku penyebaran hoax tak terelakkan. Perlawanan terhadap hoax tak sebanding dengan penyebarannya. Apalagi, para penebar hoax bebas berkeliaran.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com