Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaji Tak Murah, Fenomena Pekerja Asing Dicurigai karena Ada Misi

Kompas.com - 24/12/2016, 17:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia, Jumhur Hidayat, meminta pemerintah mewaspadai fenomena membanjirnya tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, ada logika ekonomi yang tidak umum yang digunakan para pengusaha dalam menerima para tenaga kerja asing itu.

Dalam prinsip ekonomi, ia menjelaskan, pengusaha tentu akan berupaya untuk menekan biaya produksi demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam hal ini, upaya yang mereka lakukan yakni dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan harapan dapat digaji lebih murah.

"Misalnya begini, (tenaga kerja) China datang ke Indonesia, gajinya bisa dua atau tiga kali lebih besar dari gaji orang lokal," kata Jumhur saat diskusi Polemik bertajuk "Di Balik Serbuan Warga Asing" di Jakarta, Sabtu (24/12/2016).

Belum lagi, kata dia, perusahaan juga harus membayar biaya transportasi serta akomodasi para tenaga kerja asing itu selama berada di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, biaya yang dikeluarkan perusahaan terlalu besar, sehingga menekan angka pendapatan yang mereka terima.

"(Atau) mungkin dia punya misi negara, dan karena misi negara dia boleh buang uang. Jadi menurut saya ini bukan hanya bisnis semata tapi ada beyond business," kata dia.

"Ini yang berbahaya dan ini yang banyak orang sebut dengan penetrasi dan sebagainya," ucap mantan kepala BNP2TKI itu.

Namun, anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, Indra J Piliang, meragukan kecurigaan Jumhur tersebut. Menurut Indra, tenaga kerja China yang datang hanya bermotif ekonomi.

"Kekhawatiran China jajah Indonesia, sepanjang saya belajar sejarah, China itu tidak punya tradisi invasi, tapi perdagangan iya," kata dia.

(Baca: "Sepanjang Saya Belajar Sejarah, China Tak Punya Tradisi Invasi")

Menurut Indra, TKA asal China telah terjadi sejak sejak dahulu, sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, lanjut dia, saat itu, jumlah TKA lebih banyak dibanding hari ini.

 

"Hampir semua daerah ada. Pariaman misalnya, mereka datang dengan bawa budayanya," ujar lulusan S1 Jurusan Sejarah di Universitas Indonesia itu.

Kompas TV 5 WNA Tiongkok Ditahan Petugas Imigrasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com