PP Muhammadiyah Ingatkan Penggunaan Bahasa Indonesia adalah Perekat Ke-Indonesiaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau masyarakat Indonesia untuk senantiasa merasa memiliki simbol-simbol persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Cara ini dirasa efektif untuk menjaga harmoni dan persatuan di tengah perbedaan etnis. 

Salah satu simbol persatuan yang penting adalah bahasa Indonesia. PP Muhammadiyah mengimbau semua pihak untuk bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang terbukti mampu menjadi perekat ke-Indonesiaan. 

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas melalui siaran persnya, Minggu (4/12/2016), mengatakan, untuk terciptanya rasa persatuan dan kesatuan serta rasa aman, maka diperlukan usaha dari semua pihak dan elemen bangsa, termasuk dari pemerintah.

Tujuan lainnya adalah menekan adanya kesalingcurigaan di antara sesama, terutama terkait dengan perbedaan etnis. Untuk itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah guna menumbuhkan kembali rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap simbol-simbol persatuan dan kesatuan.

Kompas.com/Kristian Erdianto Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas

Anwar mengingatkan, dahulu pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto waktu itu meminta supaya anak-anak bangsa ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai simbol dan atribut yang akan mereka pakai dalam segala hal.

Misalnya, bahasa Indonesia dipergunakan dalam memberikan nama untuk gedung, toko, dan kompleks perumahan yang mereka buat dan dirikan.

"Saya melihat kebijakan tersebut perlu kita laksanakan dan tegakkan ulang karena arti dan maknanya sangat besar dalam menciptkan rasa kebersamaan di antara sesama kita sebagai anak bangsa," kata Anwar.

Apa yang disampaikan Anwar tak berlebihan dan didasari pada tren dalam kehidupan berbangsa akhir-akhir ini. Ada kelompok yang secara atraktif tak lagi peduli dengan penggunaan simbol-simbol atau identitas ke-Indonesiaan.

"Saya sedih dan kecewa ketika pergi pada malam hari ke daerah dan kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Saya merasa tidak seperti ada di Jakarta tetapi serasa di Hongkong, Bejing, dan Taiwan," kata Anwar memberi contoh.

Padahal, lanjut Anwar, Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu adalah bagian dari wilayah DKI Jakarta yang kita sama-sama hidup di atasnya.

"Saya melihat hal ini kalau tetap dibiarkan akan mengundang kecemburuan sosial, (kesenjangan) ekonomi dan etnis, yang ujung-ujungnya tentu bisa merusak kesatuan dan persatuan kita," kata Anwar.

Untuk itu, PP Muhammadiyah mengimbau pemerintah, terutama Pemerintah Daerah DKI Jakarta, untuk mengeluarkan peraturan agar dalam pemberian nama terhadap gedung, kantor, toko, kompleks perumahan, dan lain-lain, agar mempergunakan tulisan dan bahasa Indonesia yang baik dan benar.