Andi Taufan Ingin Ajukan Permohonan "Justice Collaborator" ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Amanat Nasional, Andi Taufan Tiro, berencana mengajukan permohonan justice collabolator.

Andi merupakan tersangka dalam kasus suap terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara yang dianggarkan melalui dana aspirasi anggota DPR.

"Saya bersama keluarga akan mempertimbangkan untuk mengajukan JC kepada KPK," ujar Andi seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Justice collabolator (JC) merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap pelaku atau kasus korupsi yang lebih besar.

(baca: Terlibat Kasus Suap, Andi Taufan Mengaku Diperintah Pimpinan Komisi V DPR)

Dengan kata lain, jika mengajukan JC, Andi memiliki konsekuensi untuk mengutarakan segala informasi yang dibutuhkan penyidik KPK.

Saat ditanyakan mengenai keterlibatan Pimpinan Komisi V DPR dalam kasus suap yang menjeratnya, Andi mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah dan arahan dari pimpinan Komisi V DPR.

Meski demikian, Andi tidak menjelaskan secara spesifik siapa pimpinan Komisi V DPR yang dimaksud.

Andi Taufan Tiro ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima uang dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Suap tersebut terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara yang dianggarkan melalui dana aspirasi anggota DPR.

Pimpinan Komisi V DPR sebelumnya menyetujui APBN TA 2016 yang didalamnya juga terdapat  proyek dari program aspirasi Andi.

Di antaranya, proyek Pembangunan Ruas Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp 30 miliar dan Peningkatan Ruang Jalan Wayabula–Sofi senilai Rp7 0 miliar.

Dalam dakwaan Abdul Khoir, Andi disebut memiliki total nilai proyek sebesar Rp 170 miliar. Untuk seluruh proyek tersebut, Andi akan diberikan fee sebesar 7 persen dari nilai total proyek.

Adapun, uang yang diterima Andi dari Abdul Khoir diduga mencapai Rp 7,4 miliar. Diduga, kasus suap proyek ini melibatkan hampir semua anggota Komisi V.

Pimpinan Komisi disebut sebagai pihak yang mengetahui dan mengatur jatah-jatah yang diterima setiap anggota.