Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Pertemuan Tahunan BI, Jokowi Sebut Suhu Politik Menghangat adalah Hal Biasa

Kompas.com - 23/11/2016, 07:21 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengakui tensi politik belakangan ini memanas. Namun, kata dia, itu adalah hal yang biasa menjelang perhelatan pilkada. 

Meningkatnya suhu politik juga terasa menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Peningkatan suhu itu tak cuma terlokalisasi di Ibu Kota, tetapi merembet hingga tingkat nasional. 

Kondisi itu bahkan tak cuma terjadi di antara para kandidat yang bertarung, tetapi juga "mengilhami" para pelaku media sosial.

"Akhir-akhir ini situasi politik sedikit memanas, ini biasa dalam pilkada tensinya tambah hangat sedikit, sangat biasa," ujar Jokowi saat menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia 2016 di Jakarta, Selasa (22/11/2016).

(Baca: Jokowi Mengaku Dapat Pelajaran Penting dari "Safari" Konsolidasi Selama Dua Pekan Ini)

Jokowi mengaku cukup heran, mengapa pilkada di Jakarta bisa menghangatkan kondisi politik secara nasional. Padahal, yang menghelat pilkada pada awal tahun depan tak cuma Jakarta.

"Jakarta ini memang istimewa, sebetulnya pilkada ini ada 101 bupati, wali kota, dan gubernur di seluruh Indonesia, tetapi karena Jakarta ini memang istimewa sehingga kejadian yang kemarin itu hanya hangat sedikit," tutur Jokowi.

Jokowi pun mengaku direpotkan dengan situasi politik saat ini. Terlebih lagi, dia pernah berada di posisi saat menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2012.

"Saya cukup pontang-panting ke sana-kesini, tetapi sekali lagi itu hal biasa. Saya juga waktu pilgub mirip-mirip karena saya merasakan di lapangan mirip-mirip," kata Jokowi.

Kompas TV Jokowi: Tiap Pilkada Pasti Suhunya Hangat, Biasa Itu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com