Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Ketua DPR Lagi, Setya Novanto Siap Lawan Upaya Makar

Kompas.com - 22/11/2016, 20:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto masih mempertimbangkan tawaran untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPR.

Namun, jika nantinya kembali menjabat sebagai Ketua DPR, Novanto memastikan akan membantu pemerintah melawan upaya makar yang dilakukan oleh sejumlah pihak.

"Masalah makar ini betul-betul merupakan hal yang tidak baik di negara kita," kata Novanto kepada wartawan seusai makan siang dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Novanto menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian yang menyebut upaya makar akan dilakukan dengan menduduki Gedung DPR pada aksi unjuk rasa 25 November mendatang.

(Baca: Kapolri Sebut Ada Rencana Massa Duduki DPR, Fahri Hamzah Tak Khawatir)

Ia berterima kasih kepada Kapolri yang sudah melakukan deteksi dini.

Sebelumnya, saat demonstrasi menuntut proses hukum kasus penistaan agama oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 4 November lalu, massa sudah berkumpul di depan Gedung DPR.

Mereka berniat menginap di rumah wakil rakyat itu karena diizinkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Namun, pada akhirnya pengamanan diambil alih oleh TNI-Polri dan massa tidak diperbolehkan masuk.

Novanto pun menegaskan bahwa pendudukan kantor DPR tidak boleh dilakukan.

"Kantor DPR adalah suatu lembaga negara tinggi yang perlu kita harus jaga, dan memang alangkah baiknya hal-hal ini kita hindari," kata dia.

Novanto mengatakan, jika memang masyarakat ingin menyampaikan pendapatnya kepada DPR, maka lebih baik dilakukan dengan cara dialog.

Ia memastikan bahwa anggota dan pimpinan DPR selalu bersedia untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya.

"Tidak perlu harus mengadakan masalah yang berkaitan dengan makar," kata dia.

Rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan Novanto kembali menjadi Ketua DPR dilakukan pada Senin (21/11/2016) kemarin.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com