Jokowi Mengaku Tak Khawatir Upaya Makar

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dia tidak khawatir dengan adanya dugaan upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.

Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan seusai sarapan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di teras Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

"Enggak (khawatir)-lah, ini kan kita ini produk demokrasi yang konstitusional, ya saya biasa-biasa saja," kata Jokowi.

Jokowi mengakui belakangan dirinya bertemu dengan tokoh ormas, ulama, kesatuan TNI dan Polri, hingga elite partai politik pasca-aksi unjuk rasa 4 November lalu.

Namun, ia menegaskan silaturahim selama hampir satu bulan ini tidak perlu ditafsirkan sebagai bentuk kekhawatiran akan adanya pelengseran.

"Bahwa kita perlu bertemu dengan tokoh-tokoh, perlu konsolidasi dengan TNI-Polri, ya itu memang yang perlu dilakukan dalam mengelola situasi agar masyarakat melihat sehingga ada ketenangan di situ," katanya.

Sementara itu, Surya Paloh dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa Partai Nasdem siap melawan pihak-pihak yang berupaya melengserkan pemerintahan yang sah dan konstitusional.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, pihaknya akan menjaga ketat aksi pada 25 November 2016.

Pasalnya, aksi tersebut berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan. (Baca: Kapolri Sebut Ada Upaya Makar pada Aksi 25 November)

Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar," ujar Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. (Baca: Kapolri Sebut Ada Rapat untuk "Kuasai" DPR pada Aksi 25 November)

Tito mengatakan, berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum.

Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.

"Bila ada upaya-upaya seperti itu, kita akan lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat Gedung DPR/MPR," kata Tito. (Baca: Kapolri Akan Keluarkan Maklumat Larang Aksi Digelar di Sekitar Bundaran HI)

Rencana aksi unjuk rasa tersebut masih terkait proses hukum terhadap Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.

Tito menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok tetap berjalan di Bareskrim Polri. Dengan demikian, tak perlu lagi dilakukan aksi unjuk rasa.

(Baca: Polri: Belum Ada Urgensi Menahan Ahok)

Jika tetap dilakukan, patut dicurigai bahwa aksi tersebut tak lagi murni untuk penegakan hukum.

"Kita sudah dapat info, ini bukan masalah proses hukum lagi. Tetapi, ada upaya agenda politik lain, di antaranya upaya makar," kata Tito.