Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Megawati, dan Upaya Melawan Makar...

Kompas.com - 22/11/2016, 06:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri siap turun gunung untuk melakukan konsolidasi dengan partai politik pendukung pemerintahan.

Sebelum konsolidasi dilakukan, Megawati meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo, saat keduanya makan siang di Istana Merdeka, Selasa (22/11/2016).

Megawati tiba di Istana sekitar pukul 12.30 WIB, atau tepat saat waktu santap siang. Ia membawakan makanan mulai dari mie goreng dan mie rebus untuk disantap berdua dengan Jokowi. Sementara tuan rumah menyajikan ikan bakar.

(Baca: Ternyata, Megawati yang Bawakan Makanan untuk Jokowi...)

Acara santap siang berlangsung tertutup sekitar satu jam. Usai makan siang, Jokowi dan Megawati menikmati secangkir teh di teras belakang Istana Merdeka.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengungkapkan bahwa ia telah meminta izin Jokowi untuk membantu konsolidasi politik yang kini tengah dilakukan pemerintah.

(Baca: Megawati Minta Izin Jokowi untuk Komunikasi dengan Parpol Pendukung)

Konsolidasi mulai dilakukan Jokowi pasca aksi unjuk rasa besar-besaran di sekitar Istana pada 4 November lalu.

Aksi unjuk rasa itu untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dilaporkan menista agama.

Pasca-unjuk rasa yang berujung ricuh pada malam harinya itu, Jokowi menemui para ulama, kesatuan TNI-Polri hingga bersilaturahmi dengan ketua umum partai politik.

Sebelum mengundang Megawati, Jokowi juga sudah lebih mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang merupakan parpol oposisi, ke Istana.

(Baca: Megawati Dukung Langkah Konsolidasi Politik Jokowi)

Jokowi juga sudah menghadiri acara yang digelar oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Khusus untuk komunikasi dengan parpol pendukung pemerintah, Megawati mengaku akan turut membantu membangun komunikasi.

Ia sudah menerima Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di kediamannya pada Minggu (20/11/2016) dan akan dilanjutkan dengan pertemuan lainnya.

"Beberapa hari ini saya akan bertemu juga dengan beberapa partai pendukung Presiden, dan itulah permintaan saya pada beliau (Jokowi), saya minta izin agar bisa berkomunikasi lagi," kata Megawati.

Sementara Jokowi dalam kesempatan tersebut kembali berbicara soal aktor politik yang menunggangi aksi demonstrasi.

"Ada yang aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Sebetulnya buat saya itu biasa saja. Tapi yang paling penting jangan merugikan NKRI. Jangan melemahkan Bhineka Tunggal Ika kita. Jangan merongrong Pancasila," ucap Jokowi.

Bersatu Kembali

Megawati mengatakan, parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Kalla seharusnya bisa memperkuat pemerintahan dengan mengusung calon yang sama dalam pilkada.

(Baca: Megawati Sempat Lobi PAN, PKB, dan PPP untuk Dukung Ahok)

Namun, pada Pilkada DKI Jakarta, parpol pendukung pemerintahan terbagi dalam dua kelompok. PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura berkoalisi mengusung Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com