KPK Terima Laporan 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak Pekan Lalu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengaku telah mendapatkan laporan mengenai 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak.

Agus mengatakan, laporan tersebut telah diterima KPK pada akhir pekan lalu. Kendati, Agus enggan mengungkapkan siapa pelapor dalam dugaan tersebut.

"Kami dapatkan dari sumber yang dipercaya," ujar Agus usai rapat koordinasi KPK di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Menurut Agus, laporan yang telah diterima KPK akan diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). KPK, kata dia, akan meminta BPKP melakukan audit terhadap laporan tersebut.

"Pasti kami minta teman-teman BPKP untuk mengaudit. Jadi soal audit itu nanti digabungkan dengan data informasi yang ada di kita. Mudah-mudahan nanti bisa diambil tindakan," kata Agus.

KPK sebelumnya menyebut telah melakukan pendalaman terkait kasus 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak.

Namun, KPK belum mendapatkan laporan resmi dari Presiden Joko Widodo terkait puluhan proyek tersebut.

"Kami belum terima suratnya dari Presiden, tapi di luar itu, radar kami sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti alat buktinya cepat ketemu," ujar Agus, di Gedung KPK, Senin pekan lalu.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait perkembangan proyek listrik 35.000 megawatt di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

(Baca: 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Jokowi Ancam Lapor KPK)

Selain itu, Jokowi meminta agar BPKP menyelesaikan audit itu dan segera melapor kepadanya.

"Tolong nanti diberitahukan ke saya totalnya berapa karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus," ujar Jokowi.