Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Jangan Desak Presiden Ungkap Aktor Politik di Balik Unjuk Rasa 4 November

Kompas.com - 09/11/2016, 13:12 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta kepada seluruh pihak tidak mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengungkap aktor politik dibalik kerusuhan pada unjuk rasa 4 November.

Menurut Wiranto, Presiden Jokowi sudah memiliki pertimbangan matang saat menyampaikan satu hal kepada masyarakat.

"Presiden itu sudah memiliki pertimbangan tertentu untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, tapi tidak usah dipaksa. Presiden itu jangan didesak. Presiden kan tugasnya juga banyak dan tanggung jawabnya besar," ujar Wiranto saat ditemui di gedung Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

Wiranto memastikan kepolisian akan memproses hukum siapapun yang terbukti menjadi aktor politik dan menyebabkan kerusuhan.

"Oleh karena itu pada saatnya ada proses hukum bagi siapapun yang melanggar hukum," ungkapnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyebut ada aktor politik yang menyebabkan kerusuhan saat unjuk rasa pada 4 November 2016 lalu.

Aksi unjuk rasa yang menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena dianggap menista agama ini berjalan tertib hingga pukul 18.00.

Namun satu jam kemudian, kericuhan pecah. Sekelompok orang yang diduga pedemo bentrok dengan aparat.  

Tercatat, 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri atau umum dirusak. Tiga kendaraan di antaranya dibakar.

Sejumlah pihak kemudian mendesak Jokowi mengungkap aktor politik yang disebut menunggangi kerusuhan. 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden menyebutkan nama atau pihak yang menjadi aktor politik kericuhan. 

(Baca: Fahri Hamzah Desak Presiden Sebut Aktor Politik Penyebab Kerusuhan)

Menurut Fahri, demonstrasi tersebut murni gerakan masyarakat yang menyatakan ketidakpuasan terhadap proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Desakan yang sama juga dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. Menurutnya Informasi setengah-setengah yang diberikan Presiden, malah membuat banyak masyarakat dan tokoh politik bertanya-tanya.

(Baca: Demokrat: Berbahaya jika Jokowi Tak Klarifikasi Siapa Aktor Politik yang Dimaksud)

Syarief mengatakan hal tersebut bisa menimbulkan kecurigaan di antara tokoh politik partai dan berpotensi merusak persatuan.

Sementara Presiden Jokowi memastikan sosok aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) malam, akan diungkap. Aktor tersebut juga akan diusut melalui mekanisme hukum. (Baca: Jokowi Sebut Aktor Politik 4 November Akan Diungkap dan Diproses Hukum)

Kompas TV 5 Kader HMI Tersangka Insiden Aksi 4 November

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Prabowo Akui Cita-Citanya Adalah Jadi Presiden: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Tri Suci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com