Soal Aktor Tunggangi Kerusuhan, Ketua PBNU Anggap Pesan Presiden Sudah Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait adanya pihak tertentu yang menunggangi kerusuhan setelah aksi unjuk rasa pada 4 November 2016, perlu dicermati dengan kepala dingin dan serius.

Sebab, Presiden sudah pasti memiliki informasi dan data-data akurat dari instansi pemerintah yang kredibel terkait pihak-pihak yang berniat mengambil keuntungan dalam aksi tersebut.

"Presiden punya semua hal untuk mendapatkan informasi terbaik dan terakurat," kata Marsudi Syuhud dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/11/2016).

(baca: Jokowi: Negara Harus Kuat, Tidak Boleh Polri Kalah dengan Kelompok Perusak!)

Marsudi mengaku sudah mewanti-wanti jangan sampai demo yang tujuannya untuk menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas tuduhan penistaan agama itu justru ditunggangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik.

"Jadi, itu sebenarnya omongan saya sudah mendahului dari apa yang disampaikan Presiden. Pesannya begitu, mengingatkan, agar tidak ada bias antara kepentingan demo dan kepentingan politik pihak tertentu. Itu kan biasa saja, teorinya kan untuk mengingatkan," kata dia.

Marsudi juga mengungkapkan, Presiden saat mengeluarkan pernyataan, tentunya sudah pasti melalui proses seleksi informasi yang ketat dan mempertimbangkan berbagai hal dengan cermat.

(baca: PBNU: Pemerintah Lambat Lakukan Komunikasi Politik dengan Rakyat)

Karenanya, kata dia, apa yang disampaikan Presiden tersebut harus dilihat sebagai upaya ataupun pesan untuk mengingatkan agar tidak ada yang menjadikan demo untuk kepentingan politiknya.

"Saya yang hanya punya perangkat Pagar Nusa dan Banser saja punya banyak informasi. Apalagi Presiden dengan berbagai instrumen institusi," ucapnya.

Marsudi menambahkan, apa yang disampaikan Presiden Jokowi harus dimaknai untuk mengajak semua pihak bahwa menjaga kesatuan dan persatuan, menjaga kebhinekaan dan kemajemukan, adalah tugas berat yang harus diemban bersama-sama.

(baca: Jokowi: Saya Manusia Biasa yang Penuh dengan Kesalahan dan Kekurangan)

"Jadi pesan yang harus ditangkap dari pernyataan Presiden adalah, bahaya ketika memanfaatkan aksi demo untuk kepentingan politiknya. Karena kalau soal demonya, clear Presiden mengapresiasi itu sebagai hak konstitusional sepanjang disampaikan dan dilakukan secara tertib dan damai sesuai aturan," ujarnya.

Marsudi menilai, sebelum demo, saat demo, dan juga setelah demo pemerintah sudah sangat baik, cepat dan bijak dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak.

(baca: Jokowi Sebut Aktor Politik 4 November Akan Diungkap dan Diproses Hukum)

"Presiden sudah melakukan itu dengan mengundang para kiai, ulama, tokoh agama, dan lainnya. Kemudian juga sudah menyampaikan bagaimana memenuhi tuntutan masyarakat. Terus setelah demo, Presiden juga datang ke NU dan Muhammadiyah, dan mungkin juga ke yang lainnya. Itu kan langkah Presiden untuk komunikasi dengan rakyatnya," ujarnya.

Marsudi mengatakan, sebagian kalangan memang akan selalu menganggap apa yang dilakukan Presiden masih kurang. Pemerintah, kata dia, tentunya akan melakukan perbaikan.