JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta maaf apabila pemerintah dianggap lambat dalam melakukan komunikasi dengan rakyat saat demonstrasi besar-besaran pada Jumat (4/11/2016) lalu.
Massa berkumpul di sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta, menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menistakan agama.
"Saya kira saya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan," kata Jokowi usai bertemu Pengurus Pusat Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (7/11/2016).
(baca: Jokowi: Negara Harus Kuat, Tidak Boleh Polri Kalah dengan Kelompok Perusak!)
Saat menyampaikan pernyataannya kepada pers, Jokowi didampingi diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti.
Jokowi menyatakan bahwa pemerintah menerima berbagai masukan dan berjanji kedepannya akan melakukan perbaikan.
"Saya kira itu sebuah masukan yang bagus, yang belum baik akan kita perbaiki, yang belum bagus akan kita benahi," ucap Jokowi.
(baca: Jokowi: Saya Tidak Akan Lindungi Basuki Tjahaja Purnama)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj sebelumnya menyesalkan sikap pemerintah yang lambat melakukan komunikasi dengan rakyat saat aksi unjuk rasa pada Jumat lalu.
"Menayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya," kata Said Aqil membacakan pernyataan sikap PBNU kepada wartawan, di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2016).
(baca: PBNU: Pemerintah Lambat Lakukan Komunikasi Politik dengan Rakyat)
Pernyataan tersebut dibacakan Said Aqil usai ia bersama jajaran pengurus PBNU menerima kunjungan Presiden Joko Widodo.
Unjuk rasa awalnya berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB. Namun pada malam harinya, bentrok terjadi antara aparat keamanan dan sebagian pendemo yang belum membubarkan diri.
Presiden Jokowi yang siang harinya meninjau proyek Infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta, baru kembali ke Istana setelah kerusuhan mampu diredam.
(baca: Jokowi Sebut Aktor Politik 4 November Akan Diungkap dan Diproses Hukum)
Akibat Presiden tak ada di Istana, negosiasi perwakilan pendemo dengan pemerintah sempat alot.
Pendemo menolak diterima Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Akhirnya setelah negosiasi, pendemo setuju bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
