Ketua MPR: Kandidat Mesti Dibekali 4 Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa para kandidat, baik legislatif maupun eksekutif, sebelumnya harus dibekali setidaknya empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Hal ini diungkapkannya terkait dengan kisruh pilkada DKI dan rencana demo besar-besar pada Jumat (4/11/2016) besok di Jakarta.

Rencana demo tersebut dipicu oleh dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh bakal calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dikenal dengan Ahok.

Dijumpai di ruang kerjanya, Senin (31/10/2015), Zulkifli mengatakan “mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR itu mesti ditatar dulu, ditatar empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara.” Kandidat sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu dengan menjadi jadi gubernur itu untuk apa, Pancasila itu apa, dan apa yang harus dijadikan sebagai perilaku.

Zulkifli menjelaskan dasar bernegara yang terdapat pada Pancasila mengharuskan perilaku yang disinari oleh cahaya ilahi, memanusiakan manusia lain dengan adil dan beradab dengan tidak sewenang-wenang, perkataan yang dikeluarkan mesti mempersatukan, penuh kebaikan, dan tidak boleh mencaci apalagi soal agama. Dan kalau ada perbedaan dengan rakyat, harus menggunakan pendekatan musyawarah mufakat.

Sedangkan pada Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI mengharuskan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain dalam perbedaan. Masing-masingnya juga memiliki hak yang sama.

“Ada berbagai agama dan suku, harus saling menghormati, menghargai, tidak boleh ngenyek satu sama lain, itu bahaya sekali,” ucapnya.

Kurangnya pemahaman inilah yang menurut Zulkifli memicu keadaan saat ini, khususnya pada pilkada DKI Jakarta.

“Nah ini dipahami belum, ini jadi sumpah. Oleh karena itu, kalau dilantik taat pada konstitusi. Itu perilaku semestinya,” ujarnya.

Politisi partai PAN ini juga menyayangkan tidak ada lagi program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dari tingkat pusat sampai daerah. Kalau hanya dikerjakan oleh MPR, ini tidak akan berhasil.

“Harus kembalikan lagi seperti dulu,” tambah Zulkifli.

Ibarat lebah yang diusik

Pada kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok, menurut Zulkifli masyarakat hanya menjadi korban. "Masyarakat Jakarta itu ibaratnya seperti lebah yang tiba-tiba sarangnya dijuluk-juluk dengan galah. Karena itu wajar kalau masyarakat marah", ujar Zulkifli.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli saat menerima kunjungan Pimpinan Pusat (PP) Wanita Syarikat Islam (WSI). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja ketua MPR pada Senin (31/10/2016).

Semestinya, kata Zulkifli, semua pihak harus dapat menahan diri dan tidak mengeluarkan komentar yang dapat menyakiti pihak lain. Apalagi menyangkut isu yang sangat sensitif seperti perihal agama. Menurut Zulkifli ini bukan salah masyarakat yang mau berdemo, tapi kesalahan pemimpinnya yang mengucapkan kata-kata tak bertanggung jawab.

“Nah oleh karena itu, hati-hati pemimpin itu. Perkataan apalagi kalau menyangkut soal agama kan sangat sensitif. Kalau sudah begini bagaimana?” lanjut Zulkifli.

Meskipun berpendapat untuk sebaiknya menyerahkan persoalan ini kepada kepada proses hukum, terkait demo yang direncanakan pada 4 November besok, Menteri Kehutanan periode 2009-2014 ini menyatakan bahwa itu adalah hal masyarakat dan tidak dapat dilarang. Ia juga berharap agar pendapat yang disampaikan para pendemo dapat tersampaikan dengan baik. Namun, yang paling penting, tidak boleh anarkis.

“Silakan menyampaikan pendapat tapi tidak boleh anarkis jaga kedamaian, ketertiban umum,” tutupnya.