Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Persoalan Defisit BPJS Kesehatan Segera Diselesaikan

Kompas.com - 31/10/2016, 16:14 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, persoalan defisit anggaran yang terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus segera diselesaikan.

Perlu sejumlah terobosan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Andi Zainal Abidin Dulung, seusai bertemu Kalla di Kantor Wapres, Senin (31/10/2016).

Menurut Andi, ada dua formulasi untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan.

“Ini yang sedang kami cari langkah-langkahnya,” kata dia.

Opsi pertama, yaitu dengan berbagi tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Saat ini, ada dana kapitasi yang disalurkan pemerintah ke puskesmas.

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

(Baca: Ada Sanksi Administratif Bagi Warga yang Tidak Ikut BPJS Kesehatan)

“Nah ini apakah ini yang mau direstrukturisasi atau ada anggaran tertentu yang sudah disiapkan oleh pemda. Kalau kurang, dia nambah misalnya. Karena masih banyak pemda yang belum mengintegrasikan dia punya sistem,” ujarnya.

Opsi kedua, dengan mendorong tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.

Saat ini, kebanyakan peserta BPJS Kesehatan adalah orang yang sedang atau pernah sakit. Sementara, mereka yang masih sehat kurang berminat mengikuti program tersebut.

Dengan bergabungnya orang sehat ke dalam program itu, diharapkan iuran yang mereka berikan dapat menjadi subsidi silang bagi mereka yang sakit dan kurang mampu.

“Tentunya ini perlu public campaign. Harus mengkampanyekan supaya yang masuk itu justru bukan hanya orang sakit, karena ini kan gotong royong itu ya,” kata Andi.

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyebutkan, defisit anggaran BPJS pada 2015 mencapai Rp 10 triliun.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com