Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PPP Apresiasi Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 16/10/2016, 19:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menilai, banyak capaian yang telah diraih oleh pemerintah dalam kurun waktu tersebut.

"Banyak capaian yang telah diraih dalam kurun waktu dua tahun, misalnya di bidang infrastruktur sentuhan kebijakan pemerintah sudah mulai terasa di belahan bumi nusantara," kata Baidowi di Jakarta, Minggu (16/10/2016).

Baidowi mengatakan, visi pembangunan yang tidak lagi Jawa Sentris, berdampak pada mulai terasanya pemerataan pembangunan infrastruktur.

Dia mencontohkan mulai dari jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, bandar udara hingga pasar, dan dana sebesar Rp 313,5 triliun digelontorkan pemerintah untuk membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia pada 2016.

"Harapannya, ketika semua itu sudah rampung, jarak dan ketimpangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur kian dekat sehingga kemajuan bersama dapat lebih cepat terwujud," ujarnya.

Dia menjelaskan, di bidang kesehatan, penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) turut membantu peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk.

(Baca: Jelang Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK, Ketua DPD Ingin Sektor Pertanian dan Keuangan Lebih Digenjot)

Menurut Baidowi, dari sisi pembangunan manusia, pemerintah telah mulai menggerakkan ribuan tenaga pengajar untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia berkualitas dari berbagai penjuru.

"Penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun beasiswa bagi siswa miskin turut serta meningkatkan kualitas pendidikan," katanya.

Anggota Komisi II DPR itu menjelaskan, di bidang politik, Jokowi mampu melakukan konsolidasi di tingkat nasional menjadi lebih stabil.

Itu menyebabkan hubungan pemerintah-parlemen lebih harmonis meskipun di awal pemerintahan sempat renggang akibat polarisasi poros kekuatan KMP-KIH.

Dia menegaskan, salah satu kredit poin disampaikan kepada pemerintah terkait suksesnya pilkada serentak tahap I pada 9 Desember 2015 dan akan menghadapi pilkada serentak tahap II pada 15 Februari 2016.

"Sementara dalam bidang ekonomi memang sempat terseok akibat dampak kondisi ekonomi dunia, namun belakangan mulai bangkit," kata Baidowi.

Dia menilai perombakan kabinet di sektor ekonomi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kompas TV Jokowi: Pungli Harus Dihentikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com