Jokowi : Saya Tidak Ingin Setelah "Sail" Karimata, Langsung Sepi, Langsung Senyap...

KAYONG UTARA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin Sail Selat Karimata berakhir hanya pada keramaian acara saja. Jokowi tidak ingin semangat acara tersebut 'mati' setelah acara berakhir.

"Saya tidak ingin setelah perayaan Sail ini berakhir, langsung sepi, langsung senyap dan tidak ada dampaknya bagi pergerakan ekonomi rakyat," ujar Jokowi dalam sambutan puncak acara Sail Selat Karimata di Pantai Datok, Kayong Utara, Kalimantan Barat pada Sabtu (15/10/2016).

Justru setelah acara berakhir, masyarakat dibantu pemerintah setempat harus lebih memacu roda perekonomiannya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam laut yang tersedia di daerah setempat.

"Sail ini harus jadi momentum kita bersama untuk menjaga, merawat dan memanfaatkan sumber daya alam kelautan kita dengan baik demi kesejahteraan kita semua," ujar Jokowi.

"Juga menjadi momentum bersama untuk kembali pada jati diri kita sebagai bangsa bahari, mengembalikan kembali budaya bahari ke tengah kita," lanjut dia.

Jokowi mengingatkan lagi bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Sebab 71 persen area Indonesia merupakan laut. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa di lautlah sumber hidup masyarakat Indonesia ke depan.

"Bukan hanya sumber kehidupan dan masa depan kita, tapi laut juga  menyatukan kurang lebih 17 ribu pulau di Nusantara. Laut bukan memisahkan antar bangsa. Tapi, laut justru menjadikan kita terhubung satu dengan yang lain," ujar Jokowi.

Jokowi sendiri didaulat menjadi pembuka acara itu dengan simbolisasi penekanan tombol sirine.

Sejumlah atraksi tampil dalam puncak acara itu. Antara lain, tari tradisional kolosal dengan koreografer Guruh Soekarnoputra, atraksi terjun payung dan Sukhoi oleh TNI dan parade kapal perang Indonesia dipadu dengan kapal nelayan setempat.

Turut hadir dalam acara peresmian itu, antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.