Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Tanah Tak Bersertifikat, Kementerian ATR/BPN Benahi Sistem Pengurusan

Kompas.com - 23/09/2016, 19:07 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan bahwa tanah di Indonesia masih banyak yang belum bersertifikat.

"Sertifikasi, tanah kita di RI ini baru sekitar, enggak sampe setengah yang bersetifikat, sehingga jadi konflik," ujar Sofyan usai bertemu pimpinan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi? (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Oleh karena itu, lanjut Sofyan, setelah adanya pertemuan ini, pihaknya akan segera melakukan pembenahan dengan mempercepat masalah sertifikasi pertanahan.

Harapannya, tutur Sofyan, pada 2025 seluruh tanah di Indonesia seluruhnya bersertifikat.

"Begitu juga BPN akan mempercepat sertifikasi dengan harapan mudah-mudahan tahun 2025 seluruh tanah Indonesia terdaftar, dan sudah punya nomer induk bidangnya. Juga demikian konflik tanah akan kita hindarin," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendukung program KPK terkait penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) dan aset-aset bangunan milik negara yang perlu dilindungi.

"Dimana Sumber Daya Alam, BPN itu punya peran yang sangat penting. Kami punya kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya, ada yang sudah difollow up, ada yang masih proses, termasuk Pak Laode bilang tentang tanah-tanah atau bangunan yang bekas milik belanda dan belum selesai statusnya," kata dia.

"Nah ini juga, menjadi perhatian BPN di ujung tombak. Ini perlu kerjasama dengan pemda (Pemerintah Daerah)," tambah Sofyan.

Ia menambahkan, jika sistem pengurusan tanah yang lebih cepat nantinya selesai, KPK dan Kementerian ATR/BPN juga sepakat untuk diujicobakan di satu wilayah.

"Sepakat untuk test di sebuah provinsi menyelesaikan masalah yang selama ini menciptakan konflik masalah lahan, hutan, kami sepakat bahkan nanti kami akan pergi ke sebuah propinsi untk mendirikan disana," kata dia.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com