Status Irman Gusman Akan Ditentukan pada Rapat Paripurna DPD

JAKARTA, KOMPAS.com - Status Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman akan ditentukan pada rapat paripurna DPD yang rencananya akan dilaksanakan pada Selasa (20/9/2016) besok.

Irman kini berstatus tersangka kasus dugaan suap. Ia ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka pada Sabtu (17/9/2016).

Anggota Panitia Musyawarah (Panmus) I Gusti Ngurah Arya Wedakarna mengatakan, Badan Kehormatan (BK) DPD mengambil keputusan terkait status Irman setelah menerima surat tembusan resmi dari KPK.

Namun, surat tersebut belum diterima hingga saat ini. Surat yang diterima DPD baru surat dari kuasa hukum.

Jika proses yang dilakukan BK telah selesai, maka hasilnya akan dibawa ke rapat paripurna.

(Baca: KPK Selidiki Kemungkinan Uang Suap Lain ke Irman Gusman)

"Mudah-mudahan paripurna besok sudah putuskan status Pak Irman dan Pjs (penjabat sementara)," kata Gusti Arya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016).

DPD, kata Gusti, kemungkinan akan menunjuk pelaksana tugas terlebih dahulu, baru menentukan pengganti Irman.

"Tetap ada Plt," ujar pria asal Bali tersebut.

KPK menangkap Irman bersama Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, istri Xaveriandy, yaitu Memi, dan adik Xaveriandy, yaitu Willy Sutanto.

Penyidik KPK juga mengamankan uang Rp 100 juta yang dibungkus plastik berwarna putih.

Uang tersebut diduga merupakan suap dari Xaveriandy kepada Irman untuk pengurusan kuota gula impor yang diberikan Bulog.

Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pimpinan KPK dan penyidik, Irman, Xaveriandy, dan Memi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap ini.

Awalnya, KPK menangani perkara lain milik Xaveriandy, yaitu penangkapan 30 ton gula pasir tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Padang.

Dalam perkara tersebut, KPK pun menetapkan Xaveriandy sebagai tersangka karena diduga memberi suap Rp 365 juta kepada Farizal, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.