Usulan Hasil Pileg 2014 untuk Pilpres 2019 agar Tak Banyak yang Bikin Partai

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menganggap wajar jika pemerintah mengusulkan hasil Pemilu Legislatif 2014 sebagai dasar untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden 2019.

Sebab, jika semua partai, termasuk partai baru, diperbolehkan mengusung capres dan cawapres pada Pemilu 2019, maka dikhawatirkan semakin banyak partai baru bermunculan.

"Kalau semua partai bisa mengusulkan, nanti semua orang bikin partai. Nanti partai malah dibuat hanya mau mengusung capres," ujar Riza di Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur, Jumat (16/9/2016).

Ia meyakini, pemerintah tak bermaksud untuk membatasi atau mengebiri partai-partai baru dengan mengusulkan aturan tersebut. Hanya, perlu ada tahapan dan proses yang ditempuh hingga sebuah partai bisa mengusung capres dan cawapres.

Partai-partai yang tak ikut serta pada Pileg 2014, lanjut Riza, bukan berarti tak bisa mendukung. Mereka hanya tidak bisa mengusung.

(Baca: Mendagri: Partai Baru Silakan Lobi DPR agar Bisa Ikut Pilpres)

"Partai baru kan juga harus berproses dulu, belajar, masuk DPR dulu, dan sebagainya. Pada saatnya, (partai-partai) punya kesempatan dan hak yang sama untuk dapat mengusung presiden dan wakil presiden," kata politisi Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 digunakan untuk mengusung calon presiden pada Pemilu Presiden 2019.

Hasil Pileg 2014 digunakan karena pada 2019, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, hasil Pileg 2019 tidak bisa digunakan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

(Baca: Partai Baru Terancam Tak Bisa Usung Capres pada Pilpres 2019)

"Jadi penentuan pemilihan presiden, kami mengusulkan sesuai dengan hasil (pileg) yang lama," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Terkait angkanya, lanjut Tjahjo, hal itu tetap berpegang pada Undang-Undang Pemilu Presiden yang lama. UU Nomor 42 Tahun 2008 mengatur bahwa parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Tjahjo mengatakan, aturan mengenai hal ini akan dirumuskan dalam draf revisi UU Pemilu yang diusulkan pemerintah dan akan segera diserahkan ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut.