Terpidana Percobaan Dibolehkan Maju Pilkada Dorong Stigma Negatif terhadap Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Statesmanship & Political Campaign (PARA Syndicate) Fahri Huseinsyah mengatakan, diperbolehkannya seorang yang berstatus terpidana percobaan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada berpotensi mendorong citra buruk partai politik.

Menurut Fahri, parpol yang menyetujui wacana ini di DPR maupun mengusung terpidana percobaan dalam Pilkada akan dicap buruk oleh masyarakat.

"Jangan dipikir publik ini bodoh. Disetujuinya wacana ini justru akan mendorong persepsi publik terhadap partai politik lebih buruk," ujar Fahri ketika dihubungi Kompas.com di Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Fahri mengatakan, parpol belakangan tak mampu memberikan figur yang bisa dipercaya oleh publik. Akhirnya, banyak parpol mengambil calon di luar partainya untuk maju dalam Pilkada.

Ini membuktikan bahwa parpol gagal melakukan kaderisasi.

"Sekarang partai lebih confidence mengusung calon di luar kader partainya. Jadi preseden umum kalau parpol sedang krisis figur. Rekrutmen jalan terus, tapi yang bisa diterima publik dengan kualitas baik masih sangat kurang," ucap Fahri.

Dengan diperbolehkannya figur bermasalah hukum, seperti terpidana percobaan untuk maju dalam Pilkada, ini semakin membuktikan kaderisasi internal partai politik tidak berjalan. Alhasil, stigma negatif publik terhadap partai politik akan semakin bertambah.

"Ini semakin membuktikan bahwa kaderisasi internal partai tidak berjalan. Publik akan bertanya apa enggak ada figur lain dari partai," ucap Fahri.

Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, dan pihak penyelenggara pemilu memutuskan bahwa terpidana yang menjalani hukuman percobaan atau terpidana yang tidak diputuskan hukuman penjara boleh mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017.

Meski mempunyai argumen yang berbeda, KPU saat ini tidak dapat berbuat banyak karena ada aturan yang mengikat di dalam Pasal 9A UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak.

Pasal itu menyebut bahwa tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu adalah menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

(Baca juga: KPU Rumuskan Peraturan soal Terpidana Hukuman Percobaan Boleh Ikut Pilkada)