Kejaksaan Agung Pastikan Terpidana Mati Tak Lagi Punya Hak Grasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rachmad memastikan hak setiap terpidana mati telah terpenuhi sebelum melakukan eksekusi.

Kalaupun ada yang pengajuan grasinya masih diproses, Noor menyebut mereka sudah tidak punya hak lagi untuk itu.

"Lihat grasinya seperti apa, mereka tidak punya hak grasi lagi kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010," ujar Noor saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/8/2016) malam.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa hak pengajuan grasi hanya diberikan selama setahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap.

Salah satu teepidana mati yang dieksekusi, Humphrey Ejike Jefferson atau Jeff, keputusannya sudah diketok palu oleh Mahkamah Agung pada tahun 2007.

Sementara pengacara Humphrey, Afif Abdul Qoyim, mengadukan Kejaksaan Agung atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 membatalkan pasal 7 ayat 2 UU Grasi yang membatasi pengajuan Grasi selama satu tahun.

Menurut Noor, undang-undang soal grasi tak berlaku surut, sehingga Humphrey dianggap sudah tidak punya hak ajukan grasi lagi.

"Kalau dilaporkan, silakan saja. Kami sudah beritahu juga sebelumnya, bahwa Anda punya hak untuk mengajukan grasi," kata Noor.

Noor mengatakan, saat itu terpidana mati menolak mengajukan grasi. Sehingga kemudian hak mereka hangus setelah setahun itu.

"Jauh sebelum eksekusi mati ini mereka sudah menolak. Ada bukti penolakannya. Dia menolak sendiri," kata Noor.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) melaporkan adanya pelanggaran dan tindakan tidak profesional jaksa di bawah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pada eksekusi jilid III.

(Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Jaksa Agung Prasetyo ke Komisi Kejaksaan RI)

Afif, sebagai salah satu anggota tim kuasa hukum Humprey yang dieksekusi mati beberapa waktu lalu, sempat mengajukan permohonan grasi pada 27 Juli sebelum eksekusi dilakukan.

"Berdasarkan UU Grasi, selayaknya eksekusi tidak dilaksanakan sebelum permohonan grasi yang diajukan Jeff diterima atau ditolak. Namun hingga detik terakhir keputusan Presiden belum diterima," kata Afif.

Pelanggaran lainnya yang dilakukan Kejagung terkait notifikasi eksekusi. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati menyebutkan, sebelum 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan eksekusi, jaksa memberitahu kepada terpidana tentang pelaksanaan eksekusi.

Afif mempertanyakan proses eksekusi Humprey yang dipercepat. Menurut dia, Prasetyo terkesan terburu-buru dalam melaksanakan eksekusi mati.

"Pihak kejaksaan tidak menentukan alasan yang jelas," ujar Afif.

(Baca juga: Koalisi Masyarakat Nilai Pelaksanaan Eksekusi Mati Tak Profesional)