Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Isu SARA Tak Laku di Jakarta

Kompas.com - 10/08/2016, 21:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang kerap muncul sebelum pilkada tak bakal laku jika dijadikan bahan kampanye di Jakarta. Sebabnya, Zulkifli menilai mayoritas masyarakat Jakarta sudah toleran.

Dia menambahkan jika nantinya isu SARA tetap muncul, biasanya hanya diembuskan kelompok radikal yang jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan warga yang toleran. Menurut Zulkifli, kelompok tersebut hanya minoritas di Jakarta.

"Tidak perlu dikhawatirkan isu SARA yang diembuskan oleh kelompok radikal saat pilkada, mereka hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Jakarta, mayoritas warga Jakarta itu toleran," ujar Zulkifli saat mengunjungi kantor redaksi Kompas.com, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Zulkifli menyatakan di usia Indonesia yang sebentar lagi menginjak 71 tahun, semestinya isu SARA tak lagi menjadi persoalan. Sebabnya dia mengatakan kebaikan dan kualitas pribadi seseorang tak ditentukan berdasarkan SARA.

Dia pun mengomentari pilihan partainya, Partai Amanat Nasional (PAN) yang tak mendukung Basuki Tjahaja Purnama di Pilgub DKI 2017. Sebagai Ketua Umum PAN, dia menegaskan pilihan partainya tak mendukung Basuki bukan disebabkan SARA.

"Bagi kami di PAN, alasan tidak mendukung Basuki karena dia tak memenuhi kriteria pemimpin Jakarta yang kami harapkan, yaitu pemimpin yang tidak menyebarkan kemarahan dan kegaduhan kepada rakyatnya," lanjut Zulkifli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com