Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Jadikan Risma Pilihan Pertama untuk Diusung dalam Pilkada DKI

Kompas.com - 04/08/2016, 11:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi dan mengusung calon gubernur DKI Jakarta yang dapat mengimbangi petahana, yaitu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, hingga Rabu (3/8/2016) malam, pembicaraan telah mengerucut pada beberapa nama, seperti Tri Rismaharini, Budi Waseso, Djarot Saiful Hidayat, dan Sandiaga Uno.

Namun, nama Risma paling berpotensial untuk didukung PPP.

"PPP memang menjadikan Risma sebagai pilihan pertama, dari pengalaman dan track record-nya di bidang pemerintahan daerah," ujar Arsul melalui pesan singkat, Kamis (4/8/2016).

Arsul menambahkan, komunikasi PPP dan PDI-P langsung dijalin oleh Ketum PPP Romahurmuziy dan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, PPP tetap menghormati mekanisme internal PDI-P dalam mengusung cagub.

PDI-P masih mengkaji beberapa nama sebelum mengambil keputusan.

"Ketika Bu Mega menyampaikan kepada kami agar tidak usah terburu-buru, PPP ya mesti ikut bersabar dengan tetap membuka pula komunikasi dengan partai-partai lain," kata anggota Komisi III DPR itu.

Partai Gerindra sebelumnya resmi menunjuk Sandiaga Uno setelah ada keputusan langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Keputusan tersebut diambil dalam Rakornas Partai Gerindra di Hambalang, Bogor.

Sandiaga menyingkirkan dua kandidat lain yang diseleksi Partai Gerindra, yaitu Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sementara itu, Ahok resmi menyatakan akan maju ke Pilgub DKI 2017 lewat jalur partai politik bersama tiga parpol pengusungnya, yaitu Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Golkar.

Hingga Senin (1/8/2016) lalu, deklarasi dukungan terhadap Risma sudah digelar sebanyak 16 kali.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Risma memiliki sentuhan politik dalam wajah kerakyatan.

Risma dianggapnya mampu mengintegrasikan antara harapan wong cilik dengan kebijakan-kebijakannya yang berbasis perkembangan teknologi informasi modern.

Prestasi dan kapabilitas kepemimpinan Risma dianggap sudah terbukti. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com