Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Yakin Identitas Personel BNN yang Minta Lepas CCTV Sel Freddy Budiman Segera Terungkap

Kompas.com - 03/08/2016, 19:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso yakin dapat dengan cepat mengetahui identitas personel BNN yang meminta pihak Lapas Nusakambangan melepas kamera CCTV yang mengarah ke sel Freddy Budiman.

"Siapa orangnya, itu pasti ketahuan, cepat itu," ujar pria yang akrab disapa Buwas tersebut kepada Kompas.com saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (3/8/2016).

Sebab, setiap penyidik BNN yang menangani suatu perkara terdata dengan baik. Begitu pula dengan siapa penyidik BNN yang bertugas memeriksa atau menemui seseorang, baik saksi, tersangka, bahkan terpidana.

Selain itu, setiap penyidik BNN yang masuk ke dalam Lapas, pasti terdata dengan baik pula di Lapas tersebut. "Di Lapas ada aturan baku, mengikat dan tak bisa dilanggar. Penyidik yang masuk, pasti terdata, diminta surat tugasnya, lalu didata. Tetapi itu selama tidak dirusak ya datanya," ujar Buwas.

Apalagi, CCTV di Lapas berjumlah banyak. Artinya jika ada CCTV yang dilepas atau dimatikan, pasti ada CCTV dengan sudut lain yang dapat menunjukan siapa personel BNN yang disebut meminta melepas CCTV di dekat sel Freddy.

Buwas menegaskan, apapun caranya, pihaknya akan mencari tahu kebenaran informasi tersebut. "Saya sudah komitmen. Kita ingin berantas yang kayak-kayak begitu. Tindak tegas yang kayak gitu ya. Jangan sampai ini kan oknum, mencederai lembaga dan merusak tugas-tugas kami," ujar dia.

Buwas telah membentuk tim investigasi demi menelusuri kebenaran informasi tersebut.

(Baca: Dirjen PAS Akui Ada Oknum Mengaku dari BNN Minta CCTV di Ruangan Freddy Budiman Dilepas)

Sebelumnya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengungkap pengakuan Freddy Budiman terkait keterlibatan sejumlah penegak hukum dan petugas dari lembaga negara dalam bisnis narkotika yang ia kendalikan.

Salah satunya terkait adanya permintaan dari oknum BNN yang meminta agar kamera pengawas di tempat Freddy ditahan di Nusakambangan dilepas.

Terpisah, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Dusak membenarkan pengakuan Freddy kepada Haris.

Berdasarkan pengakuan Kepala Lapas Nusakambangan, Sitinjak, ada permintaan dari petugas BNN kepada salah satu pegawai di Lapas Nusakambangan untuk melepas kamera pengawas yang mengarah pada ruang tahanan Freddy Budiman.

Kompas TV Terpidana Mati Freddy Sempat Curhat ke Kontras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com