Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Kumpulkan Sejumlah Pihak Bahas Vaksin Palsu

Kompas.com - 26/07/2016, 11:14 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek menyambangi kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Selasa (26/7/2016) pagi.

Menurut rencana, Menko PMK Puan Maharani mengumpulkan sejumlah pihak untuk menggelar rapat koordinasi terkait penanganan kasus vaksin palsu.

"Tentang vaksin palsu. Tentu koordinasi dengan Menko PMK," kata Nila di lokasi.

Menurut dia, pasca-kasus tersebut mencuat ke publik, Kemenkes telah mulai memvaksinasi ulang anak-anak yang diduga mendapat vaksin palsu.

Mereka yang divaksinasi diprioritaskan anak-anak yang berusia di bawah 11 bulan. "Yang sudah kita lakukan dan kita laporkan 536 anak," kata Nila.

(Baca: YLKI Sebut Vaksin Palsu karena Penanganan Limbah Rumah Sakit Belum Serius)

Ia menegaskan, vaksinasi ulang yang dilakukan tidak akan membahayakan kesehatan anak. Sebab, selama ini muncul kekhawatiran jika anak-anak akan mengalami over dosis apabila divaksin ulang.

"Tidak ada over dosis karena menggunakan takaran Ikatan Dokter Anak Indonesia," ujarnya.

Selain Menkes, rapat koordinasi ini akan diikuti perwakilan Polri, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rapat ini berlangsung tertutup.

Kasus vaksin palsu masih dikembangkan penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Penyidik menetapkan 23 tersangka, yang terdiri dari dokter, bidan, distributor dan sales. Sebagian berkas tersangka sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. 

Kompas TV YLKI: Indonesia Tak Perlu Impor Vaksin

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com