JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai pengakuan rumah sakit atas kekosongan vaksin patut dicurigai. Pasalnya, pemerintah telah menyediakan stok vaksin yang cukup untuk anak Indonesia.
"Setiap tahun pemerintah telah mendata kebutuhan anak Indonesia akan vaksin, dan setiap tahun stok itu selalu dipenuhi pemerintah," kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).
(Baca: Ini Alasan Dokter di RS Harapan Bunda Terima Tawaran Vaksin dari Distributor Ilegal)
Oleh karena itu, Dede pun curiga terhadap pengakuan rumah sakit. Hal ini karena rumah sakit bisa meminta persedian vaksin dari pemerintah jika memang persediannya sedang kosong.
"Nah, yang jadi pertanyaan kan stok dari pemerintah ada, tapi kok rumah sakit bilangnya kosong, apa rumah sakit sengaja supaya masyarakat tidak beli vaksin pemerintah supaya beli yang mahal dari swasta," ujar Dede.
Dede pun mengatakan, hal itug akan menjadi perhatian utama tim pengawas peredaran vaksin palsu yang akan segera dibentuk DPR.
(Baca: Ini 14 Rumah Sakit yang Pakai Vaksin Palsu)
"hal semacam itu kan salah satu bentuk permainan oknum, dan itu salah satu bentuk celah permainan distribusi vaksin palsu, ini pula yang nanti akan kami dalami," tutur Dede.
Pemerintah sebelumnya sudah mengumumkan 14 rumah sakit dan delapan bidan yang menggunakan vaksin palsu. Sebagian besar, rumah sakit itu berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat.
(Baca: Kepala Rumah Sakit Jadi Tersangka Kasus Vaksin Palsu)
Bareskrim Polri telah menetapkan 23 orang tersangka dalam kasus peredaran vaksin palsu ini. Mereka yang menjadi tersangka terdiri dari dokter, kepala rumah sakit, apoteker, bidan, hingga distributor dan produsen vaksin palsu.
Setelah ditelusuri, pihak rumah sakit mengaku mencari vaksin selain yang diberikan pemerintah karena stok yang kerap habis. Di sisi lain, rumah sakit harus melayani banyak anak yang harus diberikan vaksin.