Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Minta Pemerintah Terus Pantau Situasi di Turki

Kompas.com - 16/07/2016, 22:54 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto meminta pemerintah melalui KBRI Istanbul terus memantau situasi keamanan di Turki.

Hal itu guna menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di sana.

"Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana," ujar Setya Novanto usai mengikuti acara nonton bersama film "Rudy Habibie" di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/7/2016).

Menurut dia, dengan demikian, WNI yang masih ada di Turki bisa tetap tenang. Novanto yakin bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai hal yang harus dilakukan dan dibutuhkan warga Indonesia di sana.

"Saya yakin KBRI telah melakukan bantuan-bantuan secara tepat," kata mantan ketua DPR RI tersebut.

"Saya harapkan pihak Deplu (Departmen luar negeri) dan Kementerian Luar Negeri melakukan komunikasi yang aktif sehingga warga negara Indonesia di sana selamat," tutur dia.

(Baca juga: Cerita WNI yang Terjebak di Bandara Attaturk Saat Insiden Kudeta Turki)

Situasi di Turki menjadi sorotan menyusul pernyataan sekelompok elemen militer Turki mengklaim telah menguasai negeri itu pada Sabtu (16/7/2016) malam.

Pernyataan ini langsung memicu bentrokan berdarah di Istanbul dan Ankara. Fotografer AFP melaporkan telah menyaksikan tentara menembaki warga yang berkumpul di dekat salah satu jembatan Selat Bosphorus di Istanbul.

Sementara itu, kantor berita Anadolu mengabarkan, gedung parlemen Turki di Ankara diserang dengan menggunakan bom.

Saat ini, belum jelas siapa yang menguasai negara anggota NATO yang strategis berpenduduk 80 juta orang itu, pada saat sejumlah tank bergerak di jalanan dan ledakan terdengar di dua kota terbesar Turki itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha mengatakan, WNI yang ada di Turki saat ini 2.700 orang.

Sebanyak 800 orang di antaranya berada di Instanbul dan 400 lainnya di Ankara.

(Baca juga: Jimly Ajak Negara Demokratis Kutuk Kudeta Militer Turki)

Warga bisa menggali informasi terkait situasi di Turki melalui kontak KBRI Ankara : +90 532 135 2298, atau +90 533 812 0760.

Selain itu, informasi terkait bisa didapatkan melalui KJRI Istanbul, dengan menghubungi: +90 531 453 0351, atau +90 531 983 1534

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com