Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi I DPR: Indonesia Berharap Kudeta di Turki Gagal

Kompas.com - 16/07/2016, 16:40 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pihaknya mengecam upaya kudeta militer terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Ia menekankan bahwa kepemimpinan Erdogan demokratis dan dilindungi konstitusi sehingga tak boleh direbut dengan cara-cara militerisme.

"Indonesia berharap kudeta gagal dan situasi di Turki akan segera pulih. Dengan demikian, pemerintah hasil pemilu yang demokratis dapat terus bekerja," kata Abdul Kharis saat dihubungi, Jumat (16/7/2016).

(Baca juga: Kudeta Militer Turki Bentuk "Empire Strikes Back")

Komisi I DPR RI juga berharap, dalam situasi tidak stabil di Turki, perwakilan RI dapat melindungi WNI di Turki yang jumlahnya sekitar 2.700 orang, terutama 800 orang yang berada di Istanbul dan 400 orang di Ankara.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz berharap Pemerintah Turki dapat segera menangani langkah kudeta oleh sebagian kekuatan militer itu.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak mendukung langkah-langkah pengambilalihan kekuasaan melalui kekuatan militer.

"Apa pun alasannya, pemerintahan hasil pemilu hanya dapat dibatalkan secara demokratis juga, bukan lewat kekerasan militer," ucap Meutya.

Sekelompok elemen militer Turki mengumumkan bahwa mereka telah menguasai negeri itu pada Sabtu (16/7/2016) malam dan langsung memicu bentrokan berdarah di Istanbul dan Ankara.

Fotografer AFP melaporkan telah menyaksikan tentara menembaki warga yang berkumpul di dekat salah satu jembatan Selat Bosphorus di Istanbul.

Sementara itu, kantor berita Anadolu mengabarkan, Gedung Parlemen Turki di Ankara diserang dengan menggunakan bom.

(Baca juga: Hampir 200 Orang Tewas dalam Upaya Kudeta di Turki)

Saat ini, belum jelas siapa yang menguasai negara anggota NATO yang strategis berpenduduk 80 juta orang itu ketika sejumlah tank bergerak di jalanan dan ledakan terdengar di dua kota terbesar Turki tersebut.

Pada malam yang sama, Presiden Recep Tayyip Erdogan yang terlihat sangat terkejut muncul di televisi dari lokasi yang tak diketahui dan menegaskan bahwa dia masih berkuasa serta berjanji akan menghukum para pelaku percobaan kudeta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com