Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Otda: Persiapan Pilkada 2017 Capai 90 Persen

Kompas.com - 12/07/2016, 22:26 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono menyebut persiapan Pilkada telah mendekati tahap akhir. Bila dihitung sejak revisi UU Pilkada, menurutnya, tahapan Pilkada telah mencapai 90 persen.

"Kayaknya 90 persen sudah siap dan akan dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah," kata Soni, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Dalam rangka persiapan akhir penyelenggaraan Pilkada 2017, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Di antaranya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan para kepala daerah.

(Baca: KPU Optimistis Pelaksanaan Pilkada Serentak Tak Terganggu)

Soni mengatakan akan menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (P4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut akan diserahkan lusa, Kamis (17/7/2016).

""Penyerahan DP4 akan diadakan di KPU, lusa pukul 14.00 WIB," kata Soni, Jakarta, Selasa (12/7/2016). Selain menyerahkan data DP4, Kemendagri akan mengundang kepala biro pemerintahan, kepala kesatuan bangsa (kesbang), dan biro keuangan untuk mengadakan rapat kerja secara nasional.

Soni mengatakan dalam rapat kerja tersebut akan dibahas beberapa hal. Misalnya, pemahaman sekaligus sosialisasi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu, memastikan kelancaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

(Baca: KPU Matangkan Berkas Gugatan Uji Materi UU Pilkada)

"Itu yang akan kami lakukan dalam satu sampai dua minggu ini seluruh Indonesia," ucap Soni.

Soni menegaskan kepergian almarhum Ketua KPU Husni Kamil Manik tidak akan menganggu tahapan pemilu. Kata dia, untuk sementara semua aktivitas akan dilakukan oleh pelaksana tugas (plt).

"Ini masih dibahas apakah kemungkinan diisi atau tidak diisi (komisioner). Prosesnya itu urusan internal KPU. Kami hanya memantau karena kami ingin memastikan bahwa KPU tetap berjalan supaya tahapan tidak terganggu," ujar Soni.

Kompas TV Anggota Komisi II DPR ini Tuding KPUD Turut Manipulasi Data Dukungan Pilkada
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com