Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benahi Peradilan, KY Pasang Standar Tinggi Calon Hakim Agung

Kompas.com - 28/06/2016, 23:07 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Yudisial (KY) kali ini memiliki standar tinggi dalam memilih calon hakim Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan dengan harapan adanya perbaikan kinerja peradilan di MA.

"Karena itu, kami tidak mau bertaruh misalnya hanya untuk memenuhi keinginan MA, tidak. Kita punya standar sendiri," kata Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari di Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Standar pemilihan hakim didasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. KY kali ini juga mengundang para ahli dalam menyeleksi calon hakim agung, di antaranya Ahamd Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno, dan Azyumardi Azra.

Ada 19 calon hakim agung yang kini dalam proses seleksi. Mereka terdiri dari 15 calon hakim agung dan empat hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi.

(Baca: Calon Hakim Agung Dicecar soal Transaksi Mencurigakan hingga Emas Batangan)

"Penilaian tertutup kami milih namanya siapa. Ada sistem yang dibuat dan computerize. Enggak bisa manipulasi lagi," ucap Aidul.

Terkait adanya hakim yang memiliki rekam jejak transaksi mencurigakan, Aidul menyebut penilaian bersifat kumulatif di antara panelis.

"Akumulasi sembilan orang itu. Bisa saja saya nilai baik, yang lain buruk. Tetapi, hasilnya tidak akan jauh dari persepsi yang berkembang selama ini, yaitu hakim yang tidak banyak bermasalah secara integritas itu umumnya yang lolos," tutur Aidul.

(Baca: Calon Hakim Agung Akui Pernah Didekati Pengacara dan Digoda Suap )

KY secara resmi meluluskan 15 orang calon hakim agung dan empat orang calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung.

Calon hakim agung (CHA) yang dinyatakan lolos, tiga orang CHA berasal dari kamar pidana, lima orang dari kamar perdata, tiga orang dari kamar agama, dua orang dari kamar tata usaha negara, dan dua orang dari kamar militer.

Proses seleksi wawancara terhadap 15 orang ini telah dilakukan pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com