Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Targetkan 120 Kursi di Pemilu 2019, Novanto Minta DPD Manfaatkan Waktu

Kompas.com - 17/06/2016, 22:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menargetkan Partai Golkar meraih 120 kursi di DPR pada Pemilu 2019.

Agar target itu terealisasi, Novanto meminta kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) agar memanfaatkan waktu tiga tahun yang tersisa untuk konsolidasi organisasi serta menyiapkan tiga agenda besar politik nasional.

"Menghadapi agenda yang begitu padat, sementara waktu yang tersedia tidak begitu lama maka dalam 100 hari kerja saya, melakukan konsolidasi organisasi dan juga rekonsiliasi dari pusat sampai ke tingkat I dan tingkat II," kata Setya Novanto, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/6/2016).

(Baca: Golkar Targetkan Raih 20 Persen Suara pada Pileg 2019)

Menurut dia, konsolidasi organisasi sangat penting mengingat agenda politik sudah di depan mata, yakni Pilkada 2017 dan 2018 serta pileg maupun Pilpres 2019.

Dijelaskan, DPP Partai Golkar menargetkan perolehan kursi pada pemilu legislatif 2019 sedikitnya 20 persen suara atau setara dengan 120 kursi di DPR.

"Sekarang kursi Golkar di DPR baru 91 kursi, berarti masih kurang 19 kursi DPR lagi. Kita akan bekerja lebih keras lagi agar perolehan kursi bertambah," ujarnya.

Novanto optimistis target 20 persen ini akan tercapai. Namun syaratnya, Partai Golkar harus solid dan kuat, terutama dalam rangka mewujudkan konsolidasi organisasi dan melakukan percepatan akselerasi program.

"Suara Golkar adalah suara rakyat. Maka semua program partai Golkar ke depan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat," kata Novanto.

(Baca: "PDI-P Jangan Cemburu dengan Kedatangan Golkar")

Lebih lanjut ditegaskan, momentum konsolidasi ini digunakan untuk mengembalikan seluruh potensi yang dimiliki partai Golkar.

"Mari kita sapa kembali kader-kader yang dulu membesarkan Golkar, mari kita ajak kembali sesepuh Golkar agar bersama-sama membangun partai ini menjadi lebih kuat lagi," ucapnya.

Kompas TV Ini Strategi Partai Golkar Hadapi Pilkada Serentak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com