Muhammadiyah Ingin Kalender Islam Internasional Segera Terwujud

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammadiyah berharap kalender Islam internasional dapat segera terwujud.

Hal itu menjadi sangat diperlukan untuk menengahi adanya silang pendapat dalam menentukan hari besar umat muslim yang disinyalir dapat menimbulkan polemik bagi sesama muslim.

"Pembentukan kalender Islam internasional sudah memiliki tingkat urgensi kemendesakan yang sangat tinggi," kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, di Jakarta, Selasa (7/6/2016).

"Karena perbedaan perbedaan dalam menentukan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan sebagainya yang menjadi pangkal bagi perbedaan pendapat dikalangan umat, dan itu sangat tidak positif bagi persaudaraan umat islam," ujarnya.

Selain itu, pembentukan kalender Islam internasional ini merupakan manifestasi penghormatan umat islam terhadap ilmu pengetahuan.

Namun, untuk mencapai pada harapan tersebut harus didahului terbentuknya masyarakat yang berilmu dan masyarakat yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan.

"Dalam perspektif Muhammadiyah, umat Islam kini benar-benar mengalami ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, dalam hal tingkat pendidikan saja di Indonesia ini tingkat pendidikan rata-rata baru pada kelas dua SMP," kata Haedar.

"Walhasil, budaya ilmu dikalangan umat islam masih sangat rendah. Oleh karena itu Muhammadiyah bersihkukuh betul-betul mengagendakan membangun masyarakat ilmu," tuturnya.

Sebelumnya, Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah di Istanbul, Turki pada 30 Mei 2016 memutuskan menerima kalender unifikatif hijriah global tunggal sebagai kalender Islam.

Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara setelah perdebatan tentang pilihan bentuk kalender Islam apakah tunggal atau bizonal. Keputusan Kongres Internasional di Istanbul merupakan kulminasi atas rangkaian panjang dunia Islam dalam upaya menyatukan sistem penanggalan.

Upaya ini telah berlangsung sejak lebih dari setengah abad lalu.

Muhammadiyah pun telah memutuskan menerima kalender hijriah global pemersatu. Keputusan itu disampaikan dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47 di Makasar pada 3 - 7 Agustus 2015 lalu.