Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lantik Deputi Bidang Politik Luar Negeri, Luhut Ingin Kebijakan RI Berjalan Efektif

Kompas.com - 07/06/2016, 14:32 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut  Binsar Pandjaitan melantik Lutfi Rauf sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016).

Sebelumnya, Lutfi Rauf menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand selama 4 tahun, periode tahun 2012 hingga 2016.

Ketika ditemui usai pengambilan sumpah, Lutfi mengatakan, saat ini banyak kebijakan pemerintah terkait hubungan luar negeri yang harus segera dijalankan secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, ia berencana melakukan peningkatan kemampuan organisasi dan kapasitas institusi, termasuk peningkatan sumber daya manusia.

"Banyak kebijakan luar negeri Indonesia sekarang yang harus dilaksanakan. Tentu dalam melaksanakan harus didukung oleh kemampuan organisasi, kapasitas institusi, termasuk di dalammya peningkatan sumber daya manusia. Tentu dalam konteks kementerian koordinator Polhukam yang sifatnya strategis," ujar Lutfi.

Ia mengatakan, Kemenko Polhukam memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri Indonesia secara efektif dan efisien.

Menurut dia, hal yang harus dilakukan koordinasi antar-lembaga, pemangku kepentingan dan Kementerian Luar Negeri.

"Oleh karena itu ke depan, saya sebagai pejabat yang baru harus melaksanakan dengan melakukan koordinasi yan baik dengan berbagai elemen," kata Lutfi.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yakin bahwa pengalaman Lutfi sebagai duta besar akan memberikan kontribusi terhadap penanganan persoalan luar negeri yang sedang dihadapi Indonesia.

Luhut berharap, sebagai Deputi koordinator Bidang Politik Luar Negeri yang baru, Lutfi mampu menyelesaikan persoalan luar negeri seperti ketegangan di Laut China Selatan, persoalan Papua, Laut Pasifik, dan hubungan politik dengan Australia.

"Sebagai mantan Dubes di Bangkok tentu akan bisa memberikan banyak kontribusi terhadap banyak masalah. Kemarin saya dapat kabar dari Menlu, banyak perkembangan baru," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut juga menekankan pentingnya Kemenko Polhukam melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Kementerian Luar Negeri agar tidak terjadi perbedaan sikap dalam menyelesaikan permasalahan luar negeri.

Pelantikan Lutfi Rauf sebagai Deputi Koordinator bidang Politik Luar Negeri merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden No. 57/DH/2016.

Lutfi Rauf menggantikan Antonius Agus Sriyono yang saat ini ditunjuk sebagai Duta Besar RI untuk Vatikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com