Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Islah, PDI-P Merasa Tantangan pada Pilkada 2017 Lebih Berat

Kompas.com - 26/05/2016, 14:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bambang Dwi Hartono mengatakan, tantangan yang dihadapi partainya dalam Pilkada 2017 akan semakin berat.

Salah satu tantangannya adalah kembali bersatunya Partai Golkar setelah sekitar 1,5 tahun dilanda konflik internal.

Menurut Bambang, pada pilkada serentak 2015, konflik Golkar memberikan keuntungan bagi PDI-P karena partai berlambang pohon beringin itu tak mengikutsertakan jagoannya.

"Di 2017 nanti Golkar sudah solid. Ditambah pula modal petahana mereka di pilkada serentak 2017 nanti mencapai 30 persen dari 101 daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang menggelar Pilkada. Kami hanya 20 persen," ujar Bambang, saat membuka Rakornas Badan Pemenangan Pemilu, Kamis (26/5/2016), di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Keunggulan Golkar, kata Bambang, tak hanya pada banyaknya calon petahana, tetapi juga "jam terbang" yang tinggi dalam menghadapi pilkada.

"Golkar punya infrastruktur partai yang bagus. Mereka punya pengalaman dan jam terbang yang tinggi, itu pula yang perlu diwaspadai," kata Bambang.

Kendati demikian, ia mengatakan, PDI-P tak gentar menghadapi pertarungan Pilkada 2017.

"Partai lain boleh saja lebih unggul secara dan dan infrastruktur, namun PDI-P punya semangat gotong royong yang tak dimiliki partai lain," ujar dia.

Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pemenangan Pemilu PDI-P dan Badan Saksi Nasional, partai berlambang banteng ini menang di 160 daerah.

Hasil itu melebihi target, yaitu memenangi pilkada di 156 daerah pada pilkada serentak 2015.

Kemenangan PDI-P itu paling tinggi jika dibandingkan partai lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com