Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teknologi dalam Dunia Kepolisian Dinilai Minimalkan Praktik Salah Tangkap

Kompas.com - 14/05/2016, 23:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan, teknologi dalam dunia kepolisian justru meminimalkan jumlah praktik salah tangkap.

Hal itu disampaikan Bambang terkait pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti, khususnya yang mengatakan bahwa kepolisian Amerika Serikat (AS) lebih bodoh dibandingkan Polri karena andalkan teknologi.

"Di ilmu kepolisian saat ini dikenal istilah scientific investigation. Artinya, penentuan tersangka itu tak lagi sekadar berdasarkan laporan informan, tetapi juga dari analisis bukti lain, yakni sidik jari, rekaman video, rekaman suara, dan lainnya," kata Bambang saat dihubungi pada Sabtu (14/5/2016).

"Ini untuk memastikan apa benar seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Itu semua mengharuskan penggunaan teknologi tinggi," ujarnya.

Bambang menambahkan, justru kepolisian di Indonesia sudah harus menjalankan prinsip scientific investigation dalam penetapan tersangka pelaku kejahatan.

"Kepolisian di negara maju yang menggunakan teknologi tinggi untuk menjalankan prinsip scientific investigation itu nantinya bisa menghasilkan masyarakat yang beradab karena proses penanganan kejahatannya sudah scientific, dan praktik salah tangkap berkurang," ujar Bambang.

Krishna sebelumnya mengatakan, kepolisian di Amerika Serikat lebih bodoh bila dibandingkan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Sebab, polisi Amerika disebut lebih banyak menggunakan teknologi dalam penanganan kasus.

"Jadi, sebenarnya polisi Amerika itu lebih bodoh dari polisi Indonesia. Mereka mengandalkan teknologi. Indonesia tanpa teknologi bisa menangkap banyak," ujar Krishna dalam tayangan LINE CAST "Fighting crime with Krishna Murti" di akun resmi LINE Indonesia, Kamis (12/5/2016) malam.

Krishna mengatakan, potensi penangkapan para pelaku kejahatan di Amerika lebih tinggi dengan adanya sistem sidik jari yang terintegrasi dengan akun tabungan, catatan perjalanan seseorang, dan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com