Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Akom Sebut Banyak Ketua DPD II Golkar Diganti karena Tak Dukung Novanto

Kompas.com - 11/05/2016, 15:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Firman Soebagyo, anggota tim sukses bakal calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin, melihat ada permainan kotor di dalam penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar.

Salah satunya yakni pergantian pimpinan DPD II oleh pimpinan DPD I Golkar.

Berdasarkan laporan yang ia terima, setidaknya ada 125 ketua DPD II yang diganti lantaran mereka tidak mengindahkan instruksi yang diberikan DPD I. Mereka lantas diganti oleh pelaksana tugas yang mendukung calon tertentu.

"Banyak yang protes. Ini (Munaslub) bisa dirusak oleh orang dalam sendiri," kata Firman saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

Menurut Firman, jumlah ketua DPD II yang diganti cukup signifikan untuk memengaruhi persentase kemenangan seorang bakal calon ketua umum dalam proses pemilihan nantinya.

(Baca: Priyo: Ada Calon Ketum Golkar yang Merasa Didukung JK)

"Kalau 125 lebih kan itu artinya sudah 20 persen lebih suara. Ini kan sudah kemenangan," kata dia.

"Ini namanya persekongkolan kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara tidak demokratis. Apakah Golkar ini akan dihancurkan dengan cara seperti ini?" lanjut Firman.

Ia menambahkan, di dalam AD/ART Partai Golkar telah diatur bagaimana mekanisme pergantian pimpinan DPD.

(Baca: JK: Presiden Marah Besar Namanya Dicatut Dukung Calon Ketum Golkar)

Seharusnya, jika memang seorang pimpinan DPD melakukan kesalahan, maka mereka seharusnya diberi surat peringatan terlebih dahulu sebelum diganti.

Sementara itu, saat disinggung siapa yang didukung oleh para Plt tersebut, Firman mengatakan bahwa mereka hendak mendukung rival Ade, yakni Setya Novanto.

"Yang saya dengar diarahkan untuk SN," kata dia.

Kompas TV 8 Caketum Golkar Siap "Bertarung"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com