Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Etik Pantau Turnamen Golf Golkar di Sentul, Apa Hasilnya?

Kompas.com - 09/05/2016, 08:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar turut memantau acara turnamen golf Golkar di Sentul, Minggu (8/5/2016).

Pemantauan dilakukan karena ajang tersebut berpotensi menjadi sarana salah satu bakal calon ketua umum untuk memengaruhi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I yang menjadi peserta turnamen golf.

"Kami kirim orang untuk melihat dan mengecek langsung ke sana," kata Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Fadel Muhammad, saat dihubungi, Senin (9/5/2016).

Hasilnya, Komite Etik belum melihat ada pelanggaran atau politik uang dalam turnamen golf itu.

Menurut Fadel, turnamen itu diadakan oleh Ketua DPD I sebagai ajang silaturahim.

Dia membantah informasi bahwa turnamen golf itu difasilitasi oleh salah satu bakal calon ketua umum.

"Setya Novanto enggak datang, dia ke Medan, itu hanya diadakan Ketua DPD I," kata Fadel.

Fadel menambahkan, turnamen dengan hadiah mobil mewah merupakan hal yang biasa dan bukan hanya menjelang pelaksanaan Munaslub.

Menurut dia, hadiah empat mobil mewah juga hal yang wajar.

"Itu kan diasuransi, pertandingan biasa bikin begitu itu asuransi yang ngasih. Tapi enggak ada yang terima hadiahnya," ujar Fadel.

Seperti diberitakan Kompas TV, acara bertajuk "Turnamen Golf Bersama Golkar" tersebut dihadiri elit partai dan sejumlah anggota DPD 1 alias mereka yang berpotensi menggerakan anggota-anggota lain untuk memberikan sura pada salah satu calon saat pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Mubaslub) 15 Mei mendatang.

Empat mobil mewah menjadi hadiah bagi pemenang turnamen tersebut.

Salah satu kandidat ketua umum, Setya Novanto ditengarai salah satu yang memberikan hadiah.

"Turnamen ini sebagai ajang untuk menyatukan kader dan masyarakat umum yang mau bergabung," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Oktaviano seperti dikutip Kompas TV, Minggu.

Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, tak menutup kemungkinan kegiatan tersebut dapat dilaporkan ke komite etik jika motifnya memang bertujuan untuk mendulang suara saat Munaslub.

"Karena per tanggal setelah ditetapkannya sebagai calon, aturan yang dibuat SC (Steering Committee) tidak boleh ada calon yang berinteraksi langsung dengan pemilik suara," ujarnya.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, jika Partai Golkar ingin disenangi dan merebut hati rakyat maka harus berempati dengan kesulitan masyarakat.

Ia menambahkan, kegiatan semacam itu tak perlu dilakukan.

"Jangan yang mengesankan nuansa-nuansa yang hedonis. Karena masyarakat sudah capek," ucap Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com